DISTORI.ID – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Ramli meminta Aparat Penegak Hukum (APH) menyelidiki pengadaan Cathlab sebesar Rp 11 miliar lebih di RSUD CND yang hingga kini belum difungsikan.
“Kabarnya sekarang alat cathlab tersebut rusak rusak, padahal belum difungsikan sama sekali, sementara biaya pemeliharaannya itu bisa mencapai miliaran rupiah dan itu sangat membebani keuangan daerah,” kata Ramli, Jumat (10/6/2026).
Ramli meminta Pemkab Aceh Barat untuk segera mengambil langkah tegas terkait sejumlah aset di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh yang hingga kini belum dimanfaatkan sama sekali salah satunya adalah cathlab.
“Kita minta Bupati Aceh Barat Tarmizi untuk segera menyerahkan persoalan ini kepada aparat penegak hukum, dan jika ada indikasi tertentu maka segera lakukan proses hukum sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Hal tersebut kata Ramli sesuai dengan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kabupaten Aceh Barat tahun 2025 yang menemukan adanya aset tetap berupa peralatan dan mesin di rumah sakit yang belum difungsikan.
“Persoalan ini harus segera ditindaklanjuti agar aset bernilai miliaran rupiah tersebut dapat segera dimanfaatkan guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat serta memberikan kepastian hukum jika ditemukan adanya pelanggaran dalam proses pengadaannya,” ujar Ramli. []
