DISTORI.ID – Universitas Gadjah Mada (UGM) tengah mempersiapkan langkah hukum menyusul dugaan kekerasan yang menimpa lima mahasiswanya saat mengikuti aksi unjuk rasa di Simpang Gramedia, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Yogyakarta, Selasa (1/9/2026).
Dalam aksi yang sama, seorang mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) juga dilaporkan menjadi korban dan harus mendapatkan perawatan medis.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM, Arie Sudjito, mengatakan pihak kampus sedang mematangkan upaya advokasi bagi mahasiswa yang diduga mengalami kekerasan.
Menurut Arie, proses hukum menjadi salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan universitas bersama para mahasiswa.
Ia menegaskan, siapa pun yang melakukan kekerasan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
“Rencananya kayaknya begitu (langkah hukum), lagi nyiapin. Tapi, sekali lagi pesan terpentingnya itu. Siapapun melakukan kekerasan harus bertanggung jawab,” ujar Arie di Balairung UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (2/9).
Arie menuturkan, advokasi tersebut nantinya dapat melibatkan sejumlah pihak.
UGM memandang dugaan kekerasan terhadap mahasiswa tidak boleh dibiarkan tanpa adanya proses pertanggungjawaban.
Ia khawatir, pembiaran terhadap tindakan kekerasan dalam demonstrasi justru membuat kejadian serupa kembali terulang.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperluas dampak dan mengancam keselamatan masyarakat maupun mahasiswa.
“Saya khawatir ini akan menjadi model kalau dibiarkan kekerasan ini bisa mengancam pada siapapun. Karena itu tidak ada toleransi untuk praktik-praktik kekerasan,” tegasnya.
Arie menekankan, tidak ada alasan yang dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan.
Menurutnya, menjaga keselamatan mahasiswa dan masyarakat merupakan bagian dari upaya mempertahankan nilai kemanusiaan sekaligus demokrasi.
“Jadi apapun itu tidak boleh ada kekerasan. Atas nama kemanusiaan, atas nama demokrasi, atas nama institusi juga kekerasan tidak dibenarkan,” katanya.
Ia juga meminta aparat kepolisian mengambil peran dalam memastikan keamanan selama demonstrasi berlangsung, terutama ketika massa berada dalam kondisi padat.
Arie berharap tindakan pencegahan dilakukan sejak awal sehingga penyampaian aspirasi tidak berujung pada kekerasan maupun munculnya praktik yang ia sebut sebagai premanisme politik.
“Bahwa situasi crowded dan sebagainya saya berharap kepolisian bisa mengambil perannya untuk melindungi masyarakat, melindungi mahasiswa. Jangan sampai terjadi kekerasan. Saya tidak ingin juga premanisme politik terjadi,” tandas Arie.
Menurut Arie, mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dan kritik.
Aspirasi tersebut semestinya diterima sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
“Kalau mahasiswa itu menyampaikan aspirasi ya didengarkan. Itu adalah bagian dari sikap kritis,” tuturnya.
Enam Mahasiswa Terluka
Sebelumnya, enam mahasiswa dilaporkan mengalami luka saat mengikuti aksi Aliansi Masyarakat Sipil di Simpang Empat Gramedia, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Yogyakarta, Selasa (1/9).
Direktur Direktorat Kemahasiswaan UGM, Hempri Suyatna, mengatakan enam mahasiswa tersebut terdiri dari lima mahasiswa UGM dan satu mahasiswa UNY.
Mereka sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Panti Rapih.
“Ada enam mahasiswa, lima mahasiswa dari UGM dan satu mahasiswa dari UNY yang kemarin akhirnya harus sempat dirawat di rumah sakit,” kata Hempri di Balairung UGM, Sleman, Rabu (2/9).
Hempri menyebut sejumlah luka yang dialami mahasiswa, antara lain memar pada bagian pelipis, luka robek di jidat dan bibir, serta memar pada bagian perut dan belakang kepala.
Selain luka fisik, terdapat dua mahasiswa yang mengalami trauma dan keluhan sesak napas setelah kejadian tersebut.
Hempri menjelaskan, seluruh mahasiswa yang mendapatkan perawatan di RS Panti Rapih telah diperbolehkan pulang pada Rabu sekitar pukul 00.30 WIB.
Berdasarkan keterangan yang diterima pihak kampus dari mahasiswa, mereka diduga tiba-tiba mendapat serangan ketika sedang berada di lokasi aksi.
“Keterangan mahasiswa, mereka tiba-tiba jalan terus ada yang mukul,” ujar Hempri.
Untuk memantau kondisi mahasiswa selama aksi berlangsung, UGM sebelumnya telah menugaskan jajaran Kantor Keamanan Keselamatan Kerja Kedaruratan, dan Lingkungan (K5L) untuk melakukan pemantauan sejak sore hingga dini hari.
Hempri mengatakan, berdasarkan pemantauan yang diterima pihak kampus, aksi mahasiswa pada awalnya berlangsung relatif kondusif. Ia menyebut mahasiswa berupaya menghindari tindakan provokatif.
Namun, menurutnya, situasi sempat berubah setelah muncul provokasi yang diduga dilakukan kelompok lain di sekitar lokasi demonstrasi.
“Saya kira di pukul 19.00 ini juga sudah ada bentuk-bentuk provokasi ya, yang saya kira dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang saya kira sempat menyebabkan ya mungkin konflik sesaat,” ungkap Hempri.
Ia mengatakan situasi sempat kembali terkendali sekitar pukul 19.20 WIB. Namun, kondisi kembali memanas sekitar pukul 22.00 WIB ketika mahasiswa disebut didorong mundur oleh sejumlah kelompok masyarakat.
“Tapi waktu itu kan situasinya sudah kembali normal ya, sekitar jam 19.20-an dan saya pikir itu akan bisa berjalan dengan baik. Tapi sekitar jam 22.00 saya kira teman-teman mahasiswa dipukul mundur oleh kelompok-kelompok masyarakat dan ironisnya dengan berbagai bentuk aksi kekerasan yang tidak sepantasnya terjadi ya,” pungkasnya. []
