DISTORI.ID – Kantor Staf Presiden (KSP) bersama PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya), Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membahas penyelesaian sejumlah kendala dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Binjai–Langsa, Senin (21/9/2026).
Pertemuan tersebut digelar untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan sekaligus mendukung kesiapan operasional ruas tol.
Upaya ini sejalan dengan Asta Cita pemerintah dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur dan memperkuat konektivitas antardaerah.
Pertemuan dihadiri Kepala Staf Kepresidenan RI Dudung Abdurachman, Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution, Plt. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Fadjar Dwi Wishnuwardhani, Tenaga Ahli Utama Bidang Infrastruktur dan Agraria/Pertanahan Armindo Dos Santos Soares, Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur sekaligus Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian Pekerjaan Umum Dedy Gunawan, Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Trias Wiriahadi, serta Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan.
Salah satu agenda utama pertemuan adalah penyelesaian pengadaan tanah pada koridor Binjai–Pangkalan Brandan, khususnya di lokasi akses Pangkalan Brandan.
Penyelesaian persoalan tersebut dinilai perlu segera ditindaklanjuti agar pekerjaan konstruksi dapat berjalan optimal sesuai kaidah teknis dan ketentuan yang berlaku.
Kepala Staf Kepresidenan RI Dudung Abdurachman mendorong agar JTTS Ruas Binjai–Langsa, khususnya koridor Binjai–Pangkalan Brandan, dapat memenuhi seluruh kaidah teknis jalan tol sebelum periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Hal tersebut diperlukan untuk memastikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, serta kelancaran perjalanan masyarakat yang akan menggunakan ruas tol tersebut pada periode libur akhir tahun.
Selain membahas koridor Binjai–Pangkalan Brandan, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur turut meminta dukungan Kepala Staf Kepresidenan untuk kelanjutan pembangunan ruas Pangkalan Brandan–Langsa.
Dukungan lintas kementerian dan lembaga dinilai diperlukan agar berbagai aspek pembangunan, termasuk persoalan administrasi dan pengadaan tanah, dapat ditindaklanjuti secara terpadu.
Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menangani berbagai kendala di lapangan.
“Terhadap kondisi di lokasi akses Pangkalan Brandan, kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Dukungan dan sinergi antar-pemangku kepentingan diperlukan agar penyelesaian konstruksi di lokasi tersebut dapat kami laksanakan sesuai kaidah teknis dan ketentuan yang berlaku,” ujar Iwan.
Jalan Tol Binjai–Langsa direncanakan memiliki panjang sekitar 130,7 kilometer yang terbagi menjadi lima seksi.
Kelima seksi tersebut yakni Seksi 1 Binjai–Stabat, Seksi 2 Stabat–Tanjung Pura, Seksi 3 Tanjung Pura–Pangkalan Brandan, Seksi 4 Pangkalan Brandan–Kuala Simpang, dan Seksi 5 Kuala Simpang–Langsa.
Dari keseluruhan koridor tersebut, sekitar 57,5 kilometer hingga Pangkalan Brandan telah beroperasi.
Sementara itu, pembangunan ruas menuju Kuala Simpang dan Langsa terus dipersiapkan untuk melanjutkan konektivitas JTTS dari Sumatra Utara menuju Aceh.
Apabila tersambung hingga Langsa, jalan tol tersebut akan memperkuat integrasi jaringan transportasi di wilayah utara Pulau Sumatra.
Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu perjalanan, memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang serta jasa, sekaligus membuka akses yang lebih luas menuju pusat-pusat kegiatan ekonomi di sepanjang koridor Sumatra Utara–Aceh.
Kelanjutan pembangunan ruas tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong pemerataan ekonomi antardaerah melalui penguatan konektivitas dan pembangunan infrastruktur. []
