DISTORI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kelestarian Krueng Tujoh di ruang rapat gabungan komisi kantor DPRK setempat pada Senin (24/8/2026).
RDP tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Aceh Barat, Siti Ramazan didampingi Wakil Ketua I Azwir dan Wakil Ketua II Zulfikar.
Turut hadir Sekda, sejumlah anggota dewan, perwakilan masyarakat serta sejumlah perusahaan yang beroperasi di sekitar Krueng Tujoh, Kecamatan Meureubo.
Wakil Ketua II DPRK, Zulfikar dalam rapat tersebut mengatakan bahwa RDP tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pihaknya dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait kondisi dan keberlangsungan Krueng Tujoh.
“RDP ini dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab DPRK Aceh Barat dalam membahas dan menindaklanjuti surat Aliansi Masyarakat Peduli Krueng Tujoh Kecamatan Meureubo terkait keberlangsungan hidup Krueng Tujoh,” kata Zulfikar.
Dia juga menjelaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud untuk menghambat investasi maupun aktivitas perekonomian di daerah setempat. Namun setiap investasi harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
“Kepada pihak perusahaan kami meminta agar memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kegiatan yang dilaksanakan dan langkah-langkah pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan,” katanya.
Kemudian dia juga meminta Pemerintah Daerah (Pemda) melalui dinas terkait untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan verifikasi secara objektif terhadap persoalan yang disampaikan masyarakat tersebut.
“Termasuk apabila diperlukan pemeriksaan terhadap kualitas air dan lingkungan, sehingga persoalan ini dapat diketahui berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Zulfikar.
Dia juga berharap agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi ataupun persoalan yang dialami secara objektif agar nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPRK dan Pemkab Aceh Barat dalam mengambil solusi atau langkah penyelesaian.
“Jangan sampai keuntungan ekonomi hari ini menimbulkan kerugian lingkungan dan sosial bagi masyarakat di kemudian hari,” ujarnya. []
