DISTORI.ID – Suahasil Nazara resmi ditetapkan sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dalam perombakan Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto, Senin (14/9/2026).
Penetapan tersebut diumumkan sekitar pukul 15.35 WIB. Sebelum keputusan itu disampaikan, Suahasil lebih dahulu terlihat berada di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Kedatangan mantan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) tersebut langsung menjadi sorotan karena bertepatan dengan agenda reshuffle kabinet.
Suahasil tiba di Istana dengan mengenakan jas formal dan dasi berwarna biru. Kepada awak media, ia hanya menyebut kedatangannya dilakukan setelah mendapat telepon dari pihak Istana.
Saat itu, Suahasil belum memberikan penjelasan mengenai agenda pertemuannya maupun kemungkinan posisi yang akan diberikan kepadanya.
Kini, ia dipercaya memimpin Kementerian Keuangan, lembaga yang memegang peran strategis dalam pengelolaan fiskal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Latar Belakang Pendidikan Suahasil Nazara
Suahasil Nazara lahir pada 23 November 1970. Ia memiliki latar belakang sebagai ekonom sekaligus akademisi dengan pengalaman panjang di bidang ekonomi, kebijakan publik, fiskal, dan pemerintahan.
Pendidikan tingginya ditempuh di Universitas Indonesia (UI). Ia meraih gelar sarjana ekonomi dari UI pada 1994.
Suahasil kemudian melanjutkan studi ke Cornell University, Amerika Serikat, dan memperoleh gelar Master of Science (MSc) pada 1997.
Pendidikan akademiknya berlanjut ke University of Illinois at Urbana-Champaign. Di kampus tersebut, ia menyelesaikan pendidikan doktoral dan meraih gelar Doctor of Philosophy (PhD) di bidang ekonomi pada 2003.
Jejak Akademik di Universitas Indonesia
Sebelum menempati berbagai posisi strategis di pemerintahan, Suahasil dikenal sebagai akademisi di lingkungan Universitas Indonesia.
Ia mulai mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI pada 1999. Karier akademiknya kemudian berkembang hingga dirinya dikukuhkan sebagai guru besar ilmu ekonomi pada 2009.
Selama berkarier di UI, Suahasil juga dipercaya mengisi sejumlah jabatan struktural.
Pada 2004–2005, ia menjadi kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi. Setelah itu, ia menjabat Kepala Lembaga Demografi pada periode 2005–2008.
Kariernya di lingkungan departemen kemudian berlanjut dengan posisi Ketua Departemen Ilmu Ekonomi pada 2009–2013.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu fondasi perjalanan Suahasil dalam menggeluti isu ekonomi, kebijakan publik, dan pengelolaan fiskal sebelum masuk lebih jauh ke pemerintahan.
Terlibat dalam Sejumlah Tim Kebijakan Pemerintah
Selain aktif di dunia akademik, Suahasil juga memiliki pengalaman dalam berbagai lembaga dan tim yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi serta pembangunan nasional.
Sejumlah posisi yang pernah diembannya antara lain anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang desentralisasi fiskal pada 2009–2011.
Ia juga pernah menjadi Wakil Ketua Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada 2009–2015.
Pada periode 2010–2015, Suahasil dipercaya sebagai Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Wakil Presiden.
Ia kemudian menjadi anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2013–2014.
Pernah Memimpin Badan Kebijakan Fiskal
Karier Suahasil di Kementerian Keuangan semakin menanjak ketika ia masuk ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
Ia mulai menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala BKF pada 6 Februari 2015.
Jabatan tersebut kemudian diembannya secara definitif setelah dilantik sebagai Kepala BKF pada 31 Oktober 2016.
Sebagai pimpinan BKF, Suahasil memiliki peran penting dalam penyusunan dan pengembangan kebijakan fiskal pemerintah.
Pengalaman tersebut kemudian mengantarkannya ke posisi Wakil Menteri Keuangan.
Pada 25 Oktober 2019, Suahasil ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Wamenkeu dalam Kabinet Indonesia Maju.
Dalam posisi itu, ia mendampingi Menteri Keuangan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan fiskal serta pengelolaan keuangan negara.
Tetap Dipercaya pada Pemerintahan Prabowo
Pergantian pemerintahan tidak membuat perjalanan Suahasil di Kementerian Keuangan terhenti.
Presiden Prabowo Subianto kembali menunjuknya sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih. Suahasil dilantik pada 21 Oktober 2024.
Sebagai Wamenkeu, ia membantu Menteri Keuangan dalam menjalankan tugas dan fungsi kementerian, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan fiskal dan pengelolaan APBN.
Kepercayaan tersebut kini berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi setelah Suahasil ditetapkan sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Soroti Kinerja Kementerian Keuangan di Jawa Timur
Salah satu agenda Suahasil sebagai Wamenkeu berlangsung saat ia melakukan kunjungan kerja ke sejumlah unit vertikal Kementerian Keuangan di Mojokerto dan Madiun, Jawa Timur, pada 11 Februari 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Suahasil mengevaluasi kinerja sejumlah unit Kemenkeu sepanjang 2025.
Ia menilai capaian di sejumlah unit tergolong positif, dengan sebagian besar berhasil memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.
Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Mojokerto menjadi salah satu yang mendapat perhatian. Realisasi penerimaan pajak di kantor tersebut tercatat menembus lebih dari 100 persen target.
Sementara itu, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mojokerto disebut berhasil meningkatkan efisiensi pengelolaan belanja negara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Di sektor kepabeanan dan cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Madiun juga mencatat kinerja penindakan dengan mengamankan sekitar 8,7 juta batang rokok ilegal.
Tekankan Integritas dan Pemanfaatan Teknologi
Dalam berbagai kesempatan bersama jajaran Kementerian Keuangan, Suahasil menempatkan integritas sebagai salah satu hal penting dalam pengelolaan keuangan negara.
Ia meminta seluruh pegawai menjalankan tugas secara profesional dan penuh dedikasi agar kepercayaan publik terhadap institusi pengelola keuangan negara tetap terjaga.
“Kita berusaha memastikan integritas menjadi tiang dari pekerjaan kita,” ujar Suahasil.
Selain integritas, ia mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan.
Suahasil mencontohkan pengelolaan dana APBN senilai Rp1,77 triliun di KPPN Mojokerto yang dapat dilakukan secara efektif oleh hanya 18 pegawai dengan dukungan sistem informasi.
Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi antarsatuan kerja dan berbagi data dengan unit-unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan agar pengelolaan APBN, khususnya di daerah, dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal.
Dengan pengalaman sebagai akademisi, perumus kebijakan fiskal, Kepala BKF, hingga Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara kini menghadapi tanggung jawab baru sebagai Menteri Keuangan di tengah tantangan pengelolaan fiskal nasional.
