DISTORI.ID – Pemerintah Aceh menegaskan bahwa dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk penanganan dampak bencana hidrometeorologi di sektor pertanian mencapai Rp2,5 triliun.
Dana tersebut disalurkan melalui berbagai mekanisme, baik melalui satuan kerja (Satker) daerah maupun Satker pusat, sehingga tidak seluruhnya masuk ke kas Pemerintah Aceh.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, dalam konferensi pers di ruang kerjanya, Jumat (7/8).
Ia didampingi Juru Bicara Pemerintah Aceh, T. Kamaruzzaman, dan Nurlis Effendi.
Konferensi pers digelar untuk meluruskan informasi terkait hasil pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta mengenai dukungan anggaran bagi pemulihan sektor pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi.
M. Nasir menjelaskan, dari total anggaran Rp2,5 triliun tersebut, sebesar Rp515 miliar dialokasikan melalui Satker daerah.
“Rinciannya, Rp9,7 miliar untuk Pemerintah Provinsi Aceh dan Rp505,3 miliar bagi pemerintah kabupaten/kota. Hingga 6 Agustus 2026, realisasi anggaran pada Satker daerah telah mencapai 50,3 persen,”jelas M. Nasir.
Ia menambahkan bahwa dana tersebut tidak disimpan di kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota, melainkan berada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh yang berada di bawah Kementerian Keuangan.
Sementara itu, sekitar Rp2 triliun lainnya dikelola melalui Satker pusat dan balai di bawah Kementerian Pertanian.
“Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai program pemulihan, mulai dari pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), penyediaan benih padi dan jagung, hingga bibit komoditas perkebunan seperti kopi, kelapa, kakao, dan karet,”bebernya.
Menurut M. Nasir, bantuan senilai Rp2 triliun itu disalurkan dalam bentuk program dan barang yang langsung diterima oleh pemerintah daerah maupun para penerima manfaat.
Saat ini, sebagian besar program masih berada pada tahap pengajuan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), verifikasi, serta proses pembibitan. Sementara itu, sebagian alat dan mesin pertanian telah mulai diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota.
Berdasarkan data Pemerintah Aceh, bencana hidrometeorologi telah berdampak pada 57.485 hektare lahan sawah.
Dari jumlah tersebut, 27.437 hektare mengalami kerusakan ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, dan 120 hektare dinyatakan hilang.
Pemerintah bersama Kementerian Pertanian kini tengah melakukan optimalisasi lahan dan rehabilitasi terhadap sawah yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang dengan cakupan mencapai 40.852 hektare.
Di sektor perkebunan, luas lahan terdampak tercatat mencapai 60.438 hektare. Proses pemulihan saat ini berlangsung pada 40.418 hektare lahan melalui tahapan pengajuan CPCL, verifikasi, hingga pembibitan. Program tersebut dilaksanakan oleh Satker Pusat dan Balai Kementerian Pertanian di Medan.
“Melalui konferensi pers ini, Pemerintah Aceh menegaskan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan dan pelaksanaan program pemulihan pertanian berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian,”tegas M. Nasir.
Pemerintah juga berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai skema penyaluran anggaran serta progres penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Aceh. []
