DISTORI.ID – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat menyampaikan sejumlah catatan strategis bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terhadap Raqan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun 2025.
Catatan itu disampaikan oleh Jubir Fraksi Gerindra T Helmy saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raqan pertanggungjawaban APBK TA 2025 di ruang sidang utama kantor DPRK setempat pada Selasa (14/7/2026).
Salah satu catatan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra yaitu mendorong penggalian potensi PAD secara lebih maksimal terutama dari sektor perkebunan, pertambangan, jasa dan pemanfaatan aset daerah.
“Pada sektor kesehatan, kami meminta pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan. Keterbatasan fasilitas, antrian pelayanan, hingga tata kelola rumah sakit masih menjadi keluhan masyarakat yang perlu mendapat perhatian,” kata Helmy.
Kemudian Fraksi Gerindra juga mendesak percepatan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pembangunan jalan kabupaten, jembatan, jaringan irigasi, serta akses menuju sentra pertanian dan perkebunan dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah.
“Di bidang ketenagakerjaan, kami meminta pemerintah daerah lebih berpihak kepada tenaga kerja lokal. Ia menegaskan, investasi yang masuk ke Aceh Barat diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi putra-putri daerah,” katanya.
Selanjutnya, Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah untuk lebih berpihak kepada tenaga kerja lokal dan investasi yang masuk harus mampu membuka lapangan pekerjaan bagi putra-putri daerah, bukan justru didominasi tenaga kerja dari luar daerah.
“Pengawasan terhadap perusahaan perkebunan dan pertambangan juga menjadi perhatian Fraksi Gerindra. Pemerintah daerah diminta memastikan perusahaan memenuhi kewajibannya kepada daerah dan masyarakat, termasuk kepatuhan terhadap perizinan, kewajiban lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, serta kontribusi terhadap PAD,” ujar Helmy.
Kami mengingatkan bahwa setiap rupiah APBK adalah amanah rakyat, oleh karena itu, belanja daerah harus berorientasi pada hasil, bukan sekadar mengejar tingginya serapan anggaran.
“Persoalan ketenagakerjaan merupakan isu strategis yang memerlukan perhatian khusus DPRK Aceh Barat. Masih terdapat keluhan masyarakat mengenai minimnya penyerapan tenaga kerja lokal, dugaan ketidaksesuaian penerapan peraturan ketenagakerjaan, perlindungan hak pekerja, serta lemahnya pengawasan terhadap perusahaan,” tutupnya.[]
