DISTORI.ID – Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif dan inovatif dalam menghadapi perubahan di sektor publik.
Menurut Illiza, perubahan dalam birokrasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus diikuti dengan keberanian berinovasi serta kemampuan membangun kolaborasi.
Hal tersebut disampaikan Illiza saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2026, Senin (10/8/2026).
Dalam kegiatan yang digelar Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (Pusjar SKMK) LAN RI itu, Illiza menyampaikan ceramah bertajuk “Manajemen Perubahan Sektor Publik: Best Practice Memimpin Perubahan di Pemerintah Kota Banda Aceh.”
Ia memaparkan berbagai pengalaman Pemerintah Kota Banda Aceh dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, kolaboratif, serta berorientasi pada hasil.
“Perubahan bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan. Dan perubahan dimulai dari kepemimpinan,” ujar Illiza.
Inovasi Harus Menjadi Budaya Organisasi
Illiza mengatakan perkembangan teknologi, meningkatnya harapan masyarakat, serta semakin kompleksnya persoalan perkotaan menuntut aparatur sipil negara (ASN) meninggalkan pola kerja konvensional.
ASN, kata dia, harus mampu membaca perkembangan, berani keluar dari zona nyaman, memanfaatkan teknologi, dan memastikan setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Di hadapan peserta PKA yang berasal dari Aceh dan Sumatera Utara, Illiza kemudian berbagi sejumlah inovasi yang telah dikembangkan Pemko Banda Aceh.
Beberapa di antaranya yakni reformasi pengelolaan sampah berbasis kolaborasi serta berbagai inovasi pelayanan publik dan pemerintahan digital, seperti PUSING, Hari Yatim, DITSEN, SALEUM, payment gateway, e-Kinerja, e-Disiplin, hingga DigDoc.
Menurut Illiza, inovasi tidak boleh berhenti sebagai program atau proyek yang hanya berjalan dalam periode tertentu.
Inovasi harus diintegrasikan ke dalam sistem dan budaya kerja organisasi sehingga keberlanjutan perubahan tidak bergantung pada sosok pemimpin tertentu.
“Inovasi tidak boleh berhenti sebagai proyek. Inovasi harus masuk ke dalam sistem dan budaya kerja organisasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan,” katanya.
Dorong Pengembangan Potensi Lokal
Selain transformasi birokrasi, Illiza turut memaparkan upaya Pemko Banda Aceh mengembangkan potensi ekonomi daerah melalui program Banda Aceh Kota Parfum.
Program tersebut diarahkan untuk mengembangkan potensi minyak nilam, mendorong pertumbuhan UMKM, memperkuat industri kreatif, serta membangun ekosistem ekonomi baru yang melibatkan berbagai pihak.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan Banda Aceh Academy sebagai laboratorium parfum sekaligus inkubator bisnis melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.
Illiza menilai pemerintah daerah tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif. Pemerintah juga dituntut mampu mengidentifikasi potensi daerah dan mempertemukan berbagai pihak untuk menciptakan nilai tambah.
“Pemimpin perubahan harus mampu membaca potensi daerah, membangun ekosistem, dan menghubungkan berbagai pihak untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya.
Pejabat Administrator Harus Jadi Penggerak
Illiza juga mengingatkan pejabat administrator agar tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan dan program pemerintah.
Menurutnya, pejabat administrator memiliki posisi strategis sebagai penggerak perubahan di organisasi masing-masing.
Karena itu, sejumlah kemampuan perlu diperkuat, antara lain membangun budaya belajar dalam organisasi, menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan, memperluas jejaring dan kolaborasi lintas sektor, serta menyampaikan perubahan secara efektif kepada tim dan masyarakat.
Illiza menyebut empat kapasitas penting yang harus dimiliki pemimpin perubahan, yakni transformational leader, learning organization, networking, dan effective communication.
“Perubahan bukanlah tentang siapa yang memiliki kewenangan terbesar, tetapi siapa yang mampu menggerakkan orang lain menuju tujuan yang sama,” tegasnya.
Peserta Didorong Terapkan Praktik di Daerah
PKA Angkatan I Tahun 2026 yang diselenggarakan Pusjar SKMK LAN RI tersebut diikuti pejabat administrator atau pejabat eselon III dari Aceh dan Sumatera Utara.
Melalui sesi tersebut, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual mengenai manajemen perubahan sektor publik, tetapi juga mendapatkan gambaran praktis mengenai penerapan inovasi dan transformasi tata kelola pemerintahan di Banda Aceh.
Illiza berharap pengalaman tersebut dapat diterapkan peserta di lingkungan kerja masing-masing.
Ia menegaskan, keberhasilan perubahan birokrasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya program atau inovasi yang dilahirkan.
“Yang terpenting adalah sejauh mana perubahan mampu memperbaiki cara pemerintah bekerja dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. []
