DISTORI.ID – Pemerintah Aceh mendorong percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat Aceh mulai memasuki periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga akhir tahun.
Hal itu disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, saat mengikuti diskusi terkait penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Ruang Potensi Daerah, Rabu (30/9).
Dalam kegiatan tersebut, Taufik didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robby Irza.
Diskusi turut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, Asisten Deputi PRB Andre Notohamijoyo, para pakar kebencanaan, pemerintah kabupaten/kota, serta jajaran SKPA terkait.
Taufik mengatakan forum tersebut menjadi momentum untuk menyinkronkan langkah penanganan rehab-rekon di Aceh. Sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan juga perlu segera ditindaklanjuti.
“Kita harapkan proses rehab-rekon ini bisa terus dipacu dan kami mohon juga masukan serta evaluasi terkait hal ini dari Kemenko PMK, agar penanganan bencana dapat berjalan lebih baik dan masyarakat segera pulih,” ujar Taufik.
Sementara itu, T. Robby Irza memaparkan sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian dalam proses pemulihan pascabencana.
Di antaranya penyelesaian lahan untuk hunian tetap (huntap), optimalisasi posko di kabupaten/kota, normalisasi sungai dan infrastruktur pengendali banjir, hingga penguatan standar operasional prosedur (SOP) kebencanaan di daerah.
Robby juga menekankan pentingnya penguatan pendataan dan pelaporan program rehab-rekon yang dilaksanakan kementerian dan lembaga.
Menurutnya, sinkronisasi data diperlukan agar pemerintah kabupaten/kota memiliki informasi yang lengkap mengenai program yang sedang berjalan. Dengan demikian, potensi tumpang tindih program dapat dicegah.
Selain persoalan rehab-rekon, Robby turut melaporkan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) yang terus didorong agar dapat dipercepat.
Di sisi lain, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah membentuk tim pengarah dan tim pakar untuk mendukung percepatan rehab-rekon di Aceh.
Tim tersebut diharapkan dapat memberikan masukan strategis sehingga proses pemulihan pascabencana berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Kita harus bersama-sama bergerak membangun kembali Aceh dan masyarakatnya, sambil tetap siaga mengantisipasi potensi bencana berikutnya,” kata Lilik.
Lilik juga meminta pemerintah kabupaten/kota memastikan pendampingan dan pengawalan pelaksanaan rehab-rekon berjalan dengan baik.
Menurutnya, sejumlah isu sensitif dalam proses pemulihan perlu dikawal secara bersama-sama agar penanganannya lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam diskusi tersebut, tim pakar kebencanaan turut memberikan sejumlah masukan dan rekomendasi. Masukan itu akan menjadi bahan penguatan strategi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh. []
