DISTORI.ID – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan predikat A (kualitas tertinggi) dalam kategori opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.
Penghargaan ini diberikan pada acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia di Anjong Mon Mata Banda Aceh, Selasa (21/1/2025).
Dalam penilaian tersebut, Kabupaten Aceh Jaya berhasil mencatatkan nilai 89,44 yang menunjukkan komitmen tinggi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Penghargaan ini diserahkan oleh Anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya dan diterima langsung oleh Pj. Bupati Aceh Jaya, Murtala.
Murtala menyampaikan rasa syukur dan penghargaan atas pencapaian ini. Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh unsur di Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, mulai dari tingkat pimpinan hingga pelaksana di lapangan.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat Aceh Jaya,” ungkapnya.
Penilaian yang dilakukan Ombudsman RI mencakup berbagai aspek, berupa kompetensi penyelenggara, standar pelayanan, pengelolaan pengaduan, sarana dan prasarana, serta persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan.
Predikat yang diberikan Ombudsman RI dituangkan ke dalam tiga zona : zona hijau (nilai tinggi), zona kuning (nilai sedang) dan zona merah (nilai rendah).
Acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dihadiri oleh berbagai kepala daerah, pejabat pemerintah, serta perwakilan instansi terkait dari seluruh Indonesia.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mendorong inovasi dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Dengan penghargaan ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya bertekad untuk terus mempertahankan predikat tersebut dan bahkan meningkatkannya di masa mendatang.
Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Aceh Jaya sebagai daerah yang unggul dalam berbagai sektor, termasuk pelayanan publik. []
Reporter: Zahlul Akbar
