DISTORI.ID – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menggandeng Universitas Syiah Kuala (USK) untuk mempercepat penataan dan pemekaran wilayah kemukiman di daerah tersebut.
Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (DPMPKB) Kabupaten Aceh Jaya dengan Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat (PR-HIA) USK, Selasa (10/11/2026).
Kerja sama tersebut difokuskan pada pelaksanaan kajian serta penyusunan naskah akademik yang akan menjadi landasan dalam proses penataan dan pemekaran wilayah kemukiman di Aceh Jaya tahun 2026.
Kepala DPMPKB Aceh Jaya, Dahrial Saputra, disambut langsung oleh akademisi sekaligus Guru Besar Hukum Adat dan Peradilan Adat Fakultas Hukum USK, Teuku Muttaqin Mansur.
Penandatanganan MoA kemudian dilakukan bersama Kepala Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat (PR-HIA) USK, Azhari.
Kerja sama ini menjadi langkah strategis Pemkab Aceh Jaya dalam memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi.
Keterlibatan kalangan akademisi dinilai penting untuk menghasilkan kajian yang komprehensif, objektif, serta memiliki landasan hukum yang kuat.
Dahrial Saputra mengatakan, kerja sama tersebut secara khusus bertujuan mempercepat proses penataan dan pemekaran wilayah mukim di Kabupaten Aceh Jaya.
“Tujuan utama dari penandatanganan MoA ini tidak lain adalah untuk mempercepat penataan dan pemekaran wilayah mukim dalam Kabupaten Aceh Jaya. Oleh karena itu, kita menggandeng Universitas Syiah Kuala melalui Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat untuk melakukan kajian serta penyusunan naskah akademik sebagai dasar dalam proses tersebut,” ungkap Dahrial.
Menurutnya, hasil kajian akademik tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman agar proses penataan dan pemekaran mukim berjalan secara terencana, terukur, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain aspek hukum, proses tersebut juga akan mempertimbangkan adat istiadat, sejarah, serta kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Pemkab Aceh Jaya optimistis keterlibatan USK melalui dukungan kajian akademik dapat membuat proses penataan wilayah kemukiman berjalan lebih terarah.
Upaya ini juga diharapkan mampu memperkuat kelembagaan mukim sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. []
