DISTORI.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Rosario de Marshal alias Hercules (HRM) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) dan penerimaan uang lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Hercules tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 10.22 WIB.
Berdasarkan pantauan Liputan6.com, kedatangannya turut didampingi puluhan orang, termasuk tim kuasa hukumnya.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan perkara pengurusan HGB lahan milik PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dalam kasus ini, KPK telah menjerat Lampri yang menjabat Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR) Kementerian ATR/BPN serta Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi.
Saat tiba di gedung KPK, Hercules mengatakan dirinya dipanggil untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan pengurusan lahan Summarecon, sejumlah pejabat yang terseret perkara, hingga uang Rp800 juta yang sebelumnya diserahkan melalui kuasa hukumnya.
“Mau kasih keterangan terkait urusan persoalan tanah Summarecon dan terkait juga pejabat-pejabat yang ditangkap, dan juga terkait uang yang kemarin saya balikin lewat tim kuasa hukum GRIB Jaya untuk menyerahkan ke KPK,” kata Hercules saat tiba di Gedung Merah Putih KPK.
Dia menegaskan, pemeriksaan kali ini juga bertujuan menjelaskan asal-usul uang yang telah diserahkan kepada lembaga antirasuah tersebut.
“Jadi hari ini kedatangan karena kita dipanggil untuk menjelaskan terkait uang itu sebenarnya asal-usulnya dari mana, dari mana. Makanya hari ini kita datang untuk menjelaskan terkait itu,” sambungnya.
KPK Apresiasi Pengembalian Uang Rp800 Juta
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pemeriksaan terhadap Hercules. Dia menyebut, penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hercules sebagai saksi dari kalangan swasta dalam pengembangan kasus dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN.
“Benar, dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, hari ini, Rabu (11/11), Penyidik menjadwalkan pemeriksaan untuk saksi Sdr. HCL, selaku pihak swasta,” kata Budi.
Budi juga memastikan Hercules telah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan. Menurutnya, Hercules sebelumnya telah menunjukkan sikap kooperatif dengan menyerahkan sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
“Saksi sudah tiba di gedung Merah Putih KPK, untuk menjalani pemeriksaan dengan Penyidik. Sebelumnya, yang bersangkutan telah secara kooperatif menyerahkan sejumlah uang yang diduga terkait dengan perkara ini, dan dilakukan penyitaan oleh penyidik,” imbuh dia.
Keterangan Hercules dinilai penting bagi penyidik untuk memperjelas rangkaian peristiwa serta mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.
Sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, Hercules telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp800 juta kepada KPK pada 15 Oktober 2026.
Uang tersebut berkaitan dengan pengelolaan lahan berstatus HGB milik PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Budi Prasetyo menjelaskan, penyidik kemudian menyita uang tersebut setelah diserahkan oleh kuasa hukum Hercules di Gedung Merah Putih KPK.
“Hari ini penyidik melakukan penyitaan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai Rp 800 juta dari saudara NMB, kuasa hukum dari HRM. Uang tersebut diserahkan oleh kuasa hukumnya kepada penyidik, di gedung Merah Putih KPK,” ucap Budi bulan lalu.
Lebih lanjut, Budi mengungkapkan uang tersebut diduga merupakan bagian dari transaksi yang berkaitan dengan permintaan pengurusan pembukaan blokir lahan dan penerbitan HGB oleh pihak perusahaan.
“Uang dimaksud diduga merupakan uang yang diterima oleh saudara HRM dari PT SMC, berkaitan dengan pengelolaan lahan di wilayah Bogor dan permintaan dari PT SMC untuk melakukan pembukaan blokir dan pengurusan HGB-nya diduga terjadi tindak pidana korupsi penyuapan kepada oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” terang Budi.
KPK memastikan uang senilai Rp800 juta tersebut telah disita sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan.
Lembaga antirasuah juga mengapresiasi langkah Hercules yang menyerahkan uang tersebut melalui kuasa hukumnya. Sikap itu dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap proses penegakan hukum.
“Penyerahan uang yang diduga terkait dengan perkara kepada penyidik untuk kemudian dilakukan penyitaan, tentunya sebagai salah satu bentuk sikap kooperatif dan dukungannya kepada proses penegakan hukum guna mengungkap konstruksi perkara ini secara utuh,” ucap Budi.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK,” imbuhnya. []
