DISTORI.ID – Sejumlah ketua umum partai politik di parlemen angkat bicara menanggapi kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berniat mundur dari jabatannya.
Mereka memilih mencermati perkembangan situasi sebelum menentukan sikap politik lebih lanjut.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan partainya masih mengambil posisi wait and see atau menunggu perkembangan.
Hal itu disampaikan Cak Imin saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
“Ya kita tunggu saja. Pokoknya kita tunggu saja apapun yang terjadi perkembangannya kita pada posisi menunggu,” ujar Cak Imin.
Ia menegaskan, sikap resmi partai nantinya akan mempertimbangkan masukan dari Fraksi PKB di DPR RI. Selain itu, pihaknya juga menunggu hasil konsolidasi antarfraksi di parlemen.
“Sikap partai tergantung DPR. Ketum tunggu masukan dari fraksi, kita tunggu konsolidasi antar fraksi,” ucap dia.
Sikap serupa disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Ia mengatakan Demokrat masih memantau perkembangan isu tersebut dan menghormati seluruh proses politik yang sedang berjalan.
AHY menekankan, setiap langkah terkait persoalan tersebut harus tetap mengacu pada ketentuan konstitusi.
“Sedangkan teman-teman di Senayan juga sama, pada prinsipnya kita ingin menghormati proses dan kita akan kembali kepada konstitusi. Dan tentunya Partai Demokrat juga ingin menjadi, ingin memastikan bahwa proses dan prosedur konstitusi itu dijalankan dengan baik,” ujar AHY.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai saran Presiden Prabowo Subianto kepada Gibran merupakan hal yang harus dihormati.
Meski demikian, Bahlil belum bersedia berspekulasi mengenai kemungkinan langkah politik selanjutnya terkait kabar pengunduran diri tersebut.
“Namun pada prinsipnya kalau kita membaca berita, yang disampaikan oleh Pak Mensesneg apa yang disarankan oleh Bapak Presiden kepada Pak Wapres saya pikir sesuatu yang juga harus dihormati,” ujar Bahlil.
Kronologi Kabar Gibran Berniat Mundur
Sebelumnya, kabar mengenai niat Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
Prasetyo mengungkapkan, Gibran menyampaikan niat tersebut saat bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11) pagi.
Menurut Prasetyo, Prabowo tidak menolak keinginan tersebut. Dalam pertemuan itu, Gibran juga disebut meminta waktu untuk membuktikan keabsahan ijazah SMA miliknya yang selama ini menjadi polemik dan dipersoalkan melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Namun, tak lama setelah kabar tersebut mencuat, Gibran menggelar konferensi pers untuk memberikan penjelasan.
Dalam keterangannya, Gibran menyebut keputusannya untuk tetap menghadapi persoalan ijazah SMA melalui jalur PTUN merupakan saran dari Presiden Prabowo.
Dengan demikian, kabar mengenai niat pengunduran diri Gibran masih menjadi perhatian sejumlah partai politik di parlemen.
Para ketua umum partai pun memilih menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum mengambil sikap. []
