DISTORI.ID – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Informasi tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah pertemuan antara Prabowo dan Gibran di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo membenarkan adanya pertemuan kedua pimpinan negara tersebut yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam.
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan niatannya untuk mundur di tengah dinamika politik yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik dokumen pendidikan yang dimilikinya.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo.
Meski demikian, Prasetyo membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah masukan dalam diskusi tersebut. Sementara itu, Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” jelasnya.
Polemik Ijazah Gibran Berujung Usulan Hak Menyatakan Pendapat
Wacana pengunduran diri Gibran muncul ketika tekanan politik di DPR semakin menguat menyusul polemik dokumen pendidikan yang menjadi sorotan publik.
Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut telah mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Dorongan itu muncul setelah adanya putusan MA dan MK yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan tersebut juga menjadi sorotan setelah MK sebelumnya menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA milik Gibran selama menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Merespons perkembangan tersebut, sejumlah anggota DPR mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu instrumen konstitusional DPR untuk menyikapi persoalan tertentu, termasuk dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Ketentuan tersebut mencakup dugaan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, hingga kondisi ketika Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Respons Gibran soal Polemik Ijazah
Di tengah polemik tersebut, Gibran sebelumnya juga telah memberikan tanggapan terkait persoalan dokumen pendidikannya.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak mungkin dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, Rabu (7/10).
Pernyataan tersebut menjadi respons Gibran terhadap perdebatan mengenai riwayat pendidikan dan dokumen kelulusannya yang kembali mencuat setelah adanya putusan lembaga peradilan. []
