DISTORI.ID – Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh mengusulkan anggaran belanja daerah sebesar Rp1,366 triliun untuk Tahun Anggaran 2027.
Usulan tersebut tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK) 2027 yang mulai dibahas bersama DPRK Banda Aceh.
Dokumen rancangan anggaran itu diserahkan langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, didampingi Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah Mukhlis, kepada pimpinan DPRK dalam rapat paripurna di Gedung DPRK Banda Aceh, Senin (9/11/2026).
R-APBK tersebut diterima Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah ST bersama Wakil Ketua I Daniel A Wahab dan Wakil Ketua II Dr Musryadi Aswad.
Setelah penyerahan, rancangan anggaran akan memasuki tahap pembahasan bersama legislatif dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebelum disahkan menjadi APBK Banda Aceh 2027.
Wali Kota Illiza mengatakan, penyusunan anggaran tahun depan membutuhkan perencanaan yang cermat, terutama karena kemampuan fiskal daerah masih menghadapi sejumlah keterbatasan.
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak memperkuat koordinasi dan kerja sama agar anggaran yang disusun benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurut Illiza, arah pembangunan Banda Aceh tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur. Peningkatan mutu pelayanan publik juga harus mendapatkan perhatian yang sama.
Meski demikian, pembangunan infrastruktur tetap menjadi bagian penting karena berkaitan langsung dengan kenyamanan, kualitas hidup masyarakat, serta kemajuan kota.
Di sisi pendapatan, Pemko Banda Aceh berupaya meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.
Langkah tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat.
Sejumlah strategi yang disiapkan meliputi pembenahan administrasi pajak dan retribusi, pemanfaatan aset milik daerah secara lebih optimal, serta pengembangan inovasi melalui digitalisasi pelayanan.
Rincian Belanja dan Target PAD 2027
Dalam rancangan APBK 2027, total belanja daerah sebesar Rp1,366 triliun dialokasikan ke dalam empat kelompok belanja.
Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp1,172 triliun. Selanjutnya, belanja modal direncanakan sebesar Rp100 miliar, belanja tidak terduga Rp1 miliar, dan belanja transfer mencapai Rp92 miliar.
Sementara itu, Pemko Banda Aceh memasang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp450 miliar pada 2027.
Pajak daerah diharapkan menjadi penyumbang terbesar dengan target Rp217 miliar. Kemudian retribusi daerah dipatok Rp27,5 miliar.
Adapun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan menyumbang Rp12 miliar, sedangkan pendapatan dari sektor lain-lain PAD yang sah diproyeksikan mencapai Rp192 miliar.
Illiza juga memastikan sejumlah sektor strategis tetap mendapatkan perhatian dalam kebijakan anggaran tahun depan.
Pemko Banda Aceh berkomitmen mempertahankan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total APBK.
Selain itu, alokasi dana untuk gampong juga ditargetkan sebesar 10 persen dari keseluruhan anggaran daerah.
Ia berharap pembahasan bersama DPRK dapat berlangsung secara konstruktif sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang benar-benar memberikan manfaat bagi warga.
“Diharapkan sinergi dan kemitraan antara Pemko dan DPRK Banda Aceh terus diperkuat selama proses pembahasan Rancangan Qanun APBK 2027 sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat dan mendukung pembangunan kota,” ujar Illiza.
DPRK Kawal Program Prioritas
Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti R-APBK 2027 melalui pembahasan bersama pemerintah kota.
DPRK menargetkan proses tersebut dapat diselesaikan sehingga APBK 2027 bisa ditetapkan dalam waktu dekat.
Ia menegaskan, lembaga legislatif akan memastikan setiap program yang dibiayai melalui APBK selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta visi dan misi kepala daerah.
Menurutnya, penggunaan anggaran harus diarahkan pada kegiatan yang tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Salah satu sektor yang tetap menjadi perhatian adalah pembangunan infrastruktur dasar, terutama perbaikan jalan dan sistem drainase.
“Infrastruktur dasar seperti jalan dan drainase tetap menjadi salah satu prioritas,” tegas Irwansyah.
Selain infrastruktur, DPRK juga akan memberikan perhatian terhadap program penciptaan lapangan kerja dan pemberian beasiswa.
Kedua sektor tersebut dinilai penting untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus merealisasikan janji politik kepala daerah.
Irwansyah memastikan DPRK tidak hanya mengawal proses pembahasan anggaran, tetapi juga akan mengawasi pelaksanaannya setelah APBK ditetapkan.
Dengan demikian, anggaran yang telah disepakati diharapkan tidak berhenti sebatas perencanaan, melainkan segera diterjemahkan menjadi program pembangunan dan pelayanan publik yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat Banda Aceh. []
