DISTORI.ID – Pemerintah Kota Sabang terus memperkuat peran Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Serbok Jaboi agar potensi kawasan hutan dapat dikembangkan menjadi usaha produktif yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, sekaligus tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Sabang, Suradji Junus, saat menghadiri Kick-Off Program Blended Finance Model (BFM) BPDLH Provinsi Aceh sekaligus Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Peran Para Pihak dalam Pembiayaan Campuran di KUPS Karang Putih, Kampung Bale Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Kamis (17/9/2026).
Suradji hadir didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Sabang, Rinaldi Syahputra.
Kegiatan tersebut berlangsung pada 16-18 September 2026 dan menjadi penanda dimulainya pelaksanaan Program BFM di Aceh.
Program BFM diinisiasi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dengan pendanaan dari UK Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) atau Pemerintah Inggris.
Program ini mendapat dukungan teknis dari Global Green Growth Institute (GGGI), sementara WRI Indonesia menjadi salah satu Lembaga Perantara (Lemtara) terpilih sekaligus pelaksana program di Aceh.
Program BFM 2026-2027 mencakup empat kabupaten/kota di Aceh, yakni Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Besar dan Kota Sabang.
Sebanyak 19 KUPS menjadi sasaran program dengan fokus pada empat klaster komoditas, yaitu kopi Gayo agroforestri, madu trigona, MPTS agroforestri dan ekowisata.
Khusus Kota Sabang, KUPS Serbok Jaboi masuk dalam pengembangan klaster ekowisata.
KUPS Serbok Jaboi bukan kelompok yang baru berkembang. KUPS Hutan Kemasyarakatan (HKm) Serbok Jaboi sebelumnya menorehkan prestasi nasional setelah terpilih sebagai KUPS terbaik dari 15 KUPS se-Indonesia pada Festival Pesona Perhutanan Sosial Nasional (Pesona) 2025.
Prestasi tersebut menjadi salah satu bukti bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Sabang dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
Melalui skema blended finance, Program BFM diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan kesiapan KUPS dalam mengakses pembiayaan secara berkelanjutan.
KUPS juga dipertemukan dengan pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha dan para pemangku kepentingan lainnya untuk membuka peluang pengembangan usaha.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus menyerahkan secara simbolis dukungan alat ekonomi produktif kepada KUPS Serbok Jaboi.
Dukungan tersebut meliputi kesekretariatan pengelolaan wisata, sertifikasi pemandu, pembibitan dan penyediaan air bersih untuk program wisata pohon asuh, serta perencanaan, pengembangan dan pemasaran wisata.
Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kelembagaan KUPS Serbok Jaboi agar semakin siap menjalankan sekaligus mengembangkan kegiatan usahanya.
Penguatan kolaborasi juga ditandai dengan Deklarasi Komitmen Kolaborasi Sektor Publik dan Sektor Swasta bersama KUPS untuk pengembangan ekowisata di Sabang.
Deklarasi tersebut dilakukan Pemerintah Kota Sabang yang diwakili Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus, Ketua KUPS Serbok Jaboi Hidayatullah, serta Senior Manager Regional Sumatera WRI Indonesia Rakhmat Hidayat.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat dukungan dan kelembagaan antara Pemerintah Kota Sabang dan para pihak dalam mengembangkan potensi ekowisata yang dikelola KUPS Serbok Jaboi.
Dalam agenda Kick-Off, perwakilan KUPS Serbok Jaboi juga mengikuti FGD, menerima secara simbolis dukungan Program BFM serta menampilkan sejumlah produk perhutanan sosial.
Suradji mengatakan, pengembangan perhutanan sosial di Kota Sabang tidak cukup hanya dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan akses tersebut berkembang menjadi kegiatan usaha yang memberikan manfaat ekonomi secara nyata dan berkelanjutan.
“Perhutanan sosial tidak berhenti pada bagaimana masyarakat mendapatkan akses mengelola kawasan. Kita ingin akses itu berkembang menjadi usaha produktif yang dikelola secara profesional dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Suradji.
Menurutnya, KUPS perlu dipandang bukan sekadar sebagai kelompok masyarakat, tetapi sebagai unit usaha yang dibangun berdasarkan potensi kawasan dan dikelola secara profesional.
Dalam proses tersebut, Pemerintah Kota Sabang memiliki peran sebagai fasilitator, penghubung, pembina sekaligus penggerak ekosistem usaha.
“Kita ingin KUPS Serbok Jaboi dan KUPS lainnya di Sabang tidak hanya mampu menghasilkan produk, tetapi juga menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan manfaat ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Karena itu, Suradji menilai dukungan pemerintah perlu diarahkan pada berbagai aspek, mulai dari penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur pendukung, pengembangan produk, akses pembiayaan dan pembukaan pasar hingga penguatan kemitraan.
Ia juga menegaskan bahwa pengembangan kegiatan ekonomi berbasis perhutanan sosial harus berjalan seiring dengan upaya menjaga fungsi dan kelestarian kawasan hutan.
Menurut Suradji, pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan.
“Tujuan kita bukan memilih antara hutan atau ekonomi. Kita ingin membangun model di mana hutan lestari, usaha tumbuh dan masyarakat sejahtera,” katanya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kolaborasi antara Pemerintah Kota Sabang, masyarakat, KUPS, Pemerintah Gampong, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan serta berbagai pihak lainnya, termasuk WRI Indonesia, BPDLH dan GGGI.
Pengembangan ekowisata menjadi salah satu ruang kolaborasi yang disiapkan bagi KUPS Serbok Jaboi.
Dalam rangkaian FGD, KUPS Serbok Jaboi secara khusus membahas pengembangan ekowisata bersama WRI Indonesia, BPDLH, Pemerintah Kota Sabang, Bank Indonesia (BI) Banda Aceh, KPH Wilayah I dan VI serta Dinas Koperasi.
Forum tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan profil KUPS sekaligus membahas kebutuhan dan peluang pengembangannya.
Selain FGD, rangkaian Kick-Off BFM juga diisi dengan pameran produk perhutanan sosial, deklarasi kolaborasi sektor publik dan swasta bersama KUPS, talkshow serta kunjungan lapangan.
Melalui deklarasi kolaborasi tersebut, Pemerintah Kota Sabang bersama KUPS Serbok Jaboi dan WRI Indonesia menyatakan komitmen untuk memperkuat kelembagaan sekaligus mengembangkan ekowisata di Sabang.
Penguatan KUPS diharapkan tidak berhenti pada peningkatan kapasitas kelompok, tetapi berlanjut pada terbukanya akses pembiayaan, pasar dan kemitraan yang mampu mengembangkan potensi kawasan menjadi usaha produktif.
Dengan demikian, pengelolaan perhutanan sosial di Kota Sabang diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan hutan sebagai sumber kehidupan. []
