DISTORI.ID – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, dikukuhkan sebagai Koordinator Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Aceh (FKKA) periode 2025–2026.
Pengukuhan tersebut berlangsung di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026). Illiza bersama 22 pengurus forum lainnya dikukuhkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya.
Pengukuhan itu berdasarkan Surat Keputusan Rapat Paripurna Konferensi Keempat FKKA Nomor 1073/Konferensi/FKKA/2026 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Forum KKA Periode 2025–2030.
Dalam sambutannya, Illiza berharap keberadaan FKKA dapat memperkuat sinergi dan harmonisasi antarpemerintah kabupaten/kota, khususnya dalam penyusunan kebijakan daerah.
“Kami berharap dengan adanya forum ini dapat terwujud sinergitas dan harmonisasi antara pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan kebijakan daerah. Juga adanya langkah konkret yang bisa kita implementasikan,” ujar Illiza.
Menurutnya, FKKA juga dapat menjadi wadah untuk memperjuangkan penyempurnaan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
Hal itu diharapkan dapat mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat Aceh yang lebih aman, damai, dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.
Illiza menambahkan, forum tersebut juga dapat mempermudah penyebarluasan program dan praktik baik antarkabupaten/kota di Aceh.
“Dengan adanya forum ini, sebagaimana periode-periode yang lalu, diseminasi program-program kolaborasi lintas kabupaten/kota akan lebih mudah kita laksanakan,” katanya.
Ia menilai keberhasilan suatu daerah dalam tata kelola pemerintahan maupun pelaksanaan program dapat menjadi referensi bagi daerah lainnya.
“Kalau sudah ada daerah kabupaten/kota yang sudah baik tata kelola pemerintahannya atau program-program yang bisa diadopsi dan diterapkan di daerah lain, tentu ini akan lebih memudahkan,” ujar Illiza.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menilai FKKA memiliki posisi strategis sebagai wadah untuk menghimpun berbagai persoalan dan realitas di daerah, kemudian menyampaikannya kepada pemerintah pusat.
“Ini sangat strategis, karena kami membutuhkan sekali forum-forum yang secara efektif bisa menghimpun semua realita di lapangan itu untuk dikomunikasikan ke pusat,” kata Bima.
Karena itu, Bima meminta pengurus FKKA menjaga soliditas dan terus membangun komunikasi serta dialog antarpemerintah daerah.
“Sehingga kami di pusat mudah untuk menangkap apa yang disarankan oleh kepala daerah,” ujarnya.
Bima berharap FKKA tidak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan keluhan dari daerah, tetapi juga menjadi sumber inspirasi melalui berbagai praktik baik yang telah diterapkan pemerintah kabupaten/kota di Aceh.
“Jadi, bukan hanya ajang curhat, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dari praktik-praktik baik yang ada di seluruh Aceh,” kata Bima. []
