DISTORI.ID – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto melantik pengamat politik Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Idrus menilai masuknya Rocky ke lingkaran pemerintahan tidak boleh membuat sikap kritis yang selama ini menjadi cirinya hilang. Sebaliknya, posisi tersebut dinilai dapat menjadi ruang agar kritik dan gagasan Rocky terhadap pemerintah lebih efektif.
“Yang tentu kita tidak inginkan adalah ketika ada di dalam, daya kritisnya tidak ada lagi atau hilang,” kata Idrus kepada awak media, Senin (5/10/2026).
Menurut Idrus, kritik terhadap pemerintah tidak harus selalu disampaikan dari luar kekuasaan. Ia menilai hal yang lebih penting adalah sejauh mana kritik dan masukan tersebut dapat diterima dan digunakan sebagai bahan perbaikan kebijakan.
Ia menyebut posisi di dalam pemerintahan juga membuka peluang komunikasi yang lebih luas dengan pusat kekuasaan.
“Kalau ada di dalam, maka tentu peluang untuk ketemu, untuk berkomunikasi dengan pusat kekuasaan itu sangat-sangat memiliki peluang yang lebih besar dan frekuensi yang lebih besar,” ujarnya.
Idrus mengatakan Indonesia harus dipandang sebagai rumah bersama yang dirawat seluruh elemen bangsa. Menurutnya, pemerintah dan masyarakat bukan pihak yang harus selalu berhadap-hadapan, melainkan dapat menjadi mitra dalam menjalankan kehidupan bernegara.
“Indonesia ini adalah rumah kita bersama yang harus kita rawat secara bersama dan berperan sesuai dengan posisi dan profesi kita masing-masing,” katanya.
Ia menjelaskan peran seseorang dalam kehidupan publik dapat dilakukan secara struktural maupun fungsional. Peran struktural dijalankan melalui jabatan, sedangkan peran fungsional dapat diwujudkan melalui gagasan, pemikiran, konsep, dan kapasitas yang dimiliki.
Idrus menilai kedua peran tersebut idealnya dapat berjalan beriringan.
“Yang idealnya memang ada perspektif struktural fungsional, yaitu peran yang kita lakukan berdasarkan konsep sesuai dengan posisi dan kedudukan yang kita miliki,” ujarnya.
Menurut dia, persoalan yang kerap terjadi adalah gagasan seseorang belum tentu mendapat perhatian ketika tidak memiliki jabatan. Sebaliknya, orang yang memiliki posisi struktural bisa lebih mudah didengar meski belum tentu mempunyai konsep yang kuat.
“Betapapun cerdasnya orang kalau tidak punya jabatan itu belum tentu diikuti. Ada banyak orang yang sebenarnya tidak punya konsep tetapi karena punya jabatan itu pun dihormati,” katanya.
Karena itu, Idrus menilai keputusan Prabowo menempatkan Rocky di Wantimpres dapat menjadi strategi agar gagasan dan kritik yang selama ini disampaikannya dapat memiliki pengaruh lebih besar terhadap pemerintah.
“Karena itu, apa yang dilakukan oleh Pak Rocky ini adalah strategi bagaimana fungsi peran yang dilakukan selama ini dapat berjalan efektif,” tutur Idrus.
Ia pun menyatakan dukungannya terhadap Rocky dan berharap pengangkatan tersebut tidak mengubah karakter kritisnya.
“Saya kira kita dukung sepenuhnya. Bagaimana kritikan dan masukannya bisa berjalan efektif,” ujarnya.
Dukung Syahganda
Idrus juga mendukung keputusan Prabowo mengangkat Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).
Menurut dia, Syahganda memiliki kapasitas dan pengalaman dalam ruang komunikasi publik sehingga dapat berkontribusi memperkuat komunikasi pemerintah dengan masyarakat.
Idrus mengatakan penunjukan tersebut sejalan dengan prinsip bahwa setiap anak bangsa memiliki ruang untuk mengambil peran dalam kehidupan kebangsaan, baik melalui jabatan maupun di luar struktur pemerintahan.
“Bagaimana itu dilakukan? Kita boleh ada jabatan atau tidak, itu bukan persoalan. Itu masalah cara saja,” katanya.
Presiden Prabowo sebelumnya melantik Rocky Gerung sebagai anggota Wantimpres dan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Bakom di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Dalam pelantikan tersebut, Prabowo juga mengangkat Fadli Tri Hartono sebagai Wakil Kepala Bakom. Wantimpres era Prabowo diketuai Pratikno dengan Hatta Rajasa sebagai wakil ketua.
Bagi Idrus, masuknya figur yang selama ini dikenal kritis ke dalam pemerintahan seharusnya dipandang sebagai upaya memperluas ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.
Ia menilai ukuran keberhasilan Rocky nantinya bukan sekadar seberapa besar eksposur atau popularitasnya, melainkan sejauh mana gagasan dan kritiknya dapat memengaruhi kebijakan pemerintah.
“Pilihan sekarang adalah terlibat meskipun tidak terlihat, tidak terkenal,” katanya.
Menurut Idrus, idealnya prinsip yang dikedepankan adalah “terlibat dan terlihat”, yakni tetap mengambil peran nyata dalam pemerintahan tanpa kehilangan kapasitas berpikir kritis.[]
