DISTORI.ID – Fraksi Dinamis Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Qanun (Raqan) Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2025.
Berbagai catatan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Dinamis, Muhammad Priya Nyona Feby, yang juga menjabat Ketua Fraksi, dalam agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raqan Pertanggungjawaban APBK 2025.
Dalam pandangannya, Fraksi Dinamis meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk meningkatkan pengelolaan aset daerah sekaligus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).
“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat mempercepat penataan dan legalisasi aset daerah, mengoptimalkan pemanfaatan aset yang belum produktif, memperkuat sistem pemungutan pajak dan retribusi berbasis digital, serta menggali sumber-sumber pendapatan baru yang memiliki potensi ekonomi,” kata Feby.
Selain sektor pendapatan, Fraksi Dinamis juga menegaskan bahwa kesehatan dan pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama pembangunan daerah.
Di bidang kesehatan, pemerintah daerah diminta terus meningkatkan pemerataan tenaga kesehatan, ketersediaan dokter dan tenaga medis, obat-obatan, serta kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.
Sementara di sektor pendidikan, Fraksi Dinamis mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui pemerataan tenaga pendidik, penguatan kompetensi guru, serta penyediaan fasilitas pendidikan yang layak dan memadai.
Menurut Feby, peningkatan kualitas pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting dalam membangun sumber daya manusia di Aceh Barat.
“Di sektor pendidikan, Fraksi Dinamis mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui pemerataan tenaga pendidik, peningkatan kompetensi guru, serta penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia,” ujarnya.
Fraksi Dinamis juga meminta pemerintah daerah memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.
Salah satu langkah yang perlu menjadi perhatian adalah mempercepat tindak lanjut seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Feby menilai, evaluasi kinerja OPD tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya serapan anggaran. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan setiap program berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah tidak cukup hanya dilihat dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas pelaksanaan program, capaian indikator kinerja, serta manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Dalam pandangan tersebut, Fraksi Dinamis turut menyoroti kondisi Puskesmas Pembantu (Pustu) Bale di Kecamatan Meureubo yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Kondisi bangunan serta sejumlah sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di fasilitas tersebut dinilai perlu segera diperbaiki karena berpotensi menghambat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Atas kondisi itu, Fraksi Dinamis mendorong Pemkab Aceh Barat agar segera mengalokasikan anggaran rehabilitasi untuk memperbaiki bangunan Pustu Bale beserta fasilitas pendukungnya.
“Karena itu, pemerintah daerah didorong segera mengalokasikan anggaran rehabilitasi terhadap bangunan beserta fasilitas pendukungnya agar pelayanan kesehatan dasar dapat berjalan optimal, aman, dan nyaman,” tutup Feby. []
