DISTORI.ID – Pemerintah Kota Banda Aceh mulai menyusun Rencana Aksi Daerah Gender dan Perubahan Iklim (RAD-GPI) sebagai langkah memperkuat kebijakan pembangunan yang inklusif, responsif gender, dan tangguh terhadap perubahan iklim.
Komitmen tersebut ditandai dengan pembukaan Focus Group Discussion (FGD) dan Workshop Penyusunan RAD-GPI oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, di Amel Convention Hall, Selasa (8/7/2026).
Kegiatan ini merupakan inisiatif Aceh Climate Change Initiative Universitas Syiah Kuala (ACCI USK) bersama Tim RAD-GPI Kota Banda Aceh, dengan dukungan Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women).
Penyusunan RAD-GPI dilatarbelakangi meningkatnya dampak perubahan iklim yang menjadi tantangan serius bagi Kota Banda Aceh sebagai kawasan perkotaan pesisir.
Berbagai ancaman seperti banjir, genangan, cuaca ekstrem, abrasi, gangguan layanan dasar, penurunan kualitas lingkungan, hingga tekanan terhadap mata pencaharian masyarakat dinilai membutuhkan kebijakan yang lebih inklusif, berbasis data, dan responsif terhadap isu gender.
Dalam sambutannya, Illiza menegaskan bahwa penyusunan RAD-GPI menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah.
Dokumen tersebut akan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh 2025–2029, sekaligus memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) serta Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
“Keberhasilan RAD-GPI tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen, tetapi dari sejauh mana dokumen tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan, program, dan pelayanan publik yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Illiza.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen membangun daerah yang tangguh menghadapi perubahan iklim sekaligus menjamin keadilan bagi perempuan dan laki-laki, ramah terhadap anak dan penyandang disabilitas, serta inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Pemko Banda Aceh memandang bahwa membangun ketahanan iklim harus berjalan seiring dengan perlindungan sosial, kesetaraan, dan keadilan. Melalui berbagai program prioritas bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan anak, kami ingin memastikan setiap kebijakan pembangunan memberikan perlindungan dan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi,” katanya.
FGD dan workshop tersebut diikuti 145 peserta yang berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, serta mitra pembangunan. []
