DISTORI.ID – Upaya mewujudkan penyelenggaraan layanan makanan yang aman, bermutu, dan memenuhi standar keamanan pangan terus menjadi perhatian berbagai pihak, terutama dalam mendukung keberlangsungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sebagai bentuk komitmen tersebut, Total Enviro Solution, Jasa Konsultan Indonesia, dan Yayasan Pemberdayaan Usaha Lokal Aceh menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) selama tiga hari, pada 7–9 Juli 2026, bertempat di Hotel Rasamala, Banda Aceh.
Pelatihan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan pangan, khususnya bagi pengelola SPPG dan penyedia jasa boga.
Dengan penerapan sistem HACCP yang baik, setiap tahapan pengolahan pangan dapat dikendalikan secara sistematis untuk meminimalkan risiko kontaminasi serta menjamin keamanan makanan yang dikonsumsi masyarakat.
Kegiatan diikuti oleh peserta dari berbagai lembaga, yaitu SPPG Simpang Kelaping 02 Kabupaten Aceh Tengah, SPPG Babah Jurong Kabupaten Aceh Besar, CV. Banda Rifie Catering Kota Banda Aceh, serta Jasa Konsultan Indonesia.
Seluruh peserta mendapatkan pembekalan mengenai penerapan sistem HACCP mulai dari identifikasi bahaya pangan, analisis risiko, penetapan Critical Control Point (CCP), penerapan higiene dan sanitasi, dokumentasi sistem keamanan pangan, hingga persiapan menghadapi proses audit dan sertifikasi.
Pelatihan menghadirkan narasumber yang berpengalaman di bidang keamanan pangan, yaitu Syahril, dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Saisa, dari Jasa Konsultan Indonesia, serta Elke Stephanie, Auditor HACCP dari PT. Embrio Biotekindo.
Ketiga narasumber memberikan materi yang menggabungkan aspek regulasi, penerapan teknis di lapangan, Penyusunan Sistem Dokumen HACCP serta pengalaman audit terhadap industri pangan.
Visit lapangan langsung ke SPPG Lampulo, Kuta Alam #001 dilakukan untuk memperkuat Pengetahuan dan Pengalaman peserta agarnantinya mampu menyusun Dokumen HAACP.
Pimpinan Yayasan Pemberdayaan Usaha Lokal Aceh, Sendi Majafara, mengatakan bahwa keamanan pangan merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan penyelenggaraan layanan pemenuhan gizi.
Menurutnya, peningkatan kapasitas pengelola SPPG melalui pelatihan dan sertifikasi HACCP menjadi investasi penting dalam membangun sistem pelayanan yang profesional dan berkelanjutan.
“SPPG memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan makanan yang aman dan berkualitas. Karena itu, penerapan sistem HACCP menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan setiap proses pengolahan pangan memenuhi standar keamanan. Kami berharap pelatihan ini mampu melahirkan tenaga-tenaga yang kompeten dan siap mengimplementasikan sistem tersebut secara konsisten,” ujar Sendi Majafara.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara dunia usaha, lembaga konsultansi, akademisi, dan pemerintah menjadi kunci dalam membangun budaya keamanan pangan di Aceh.
Melalui sinergi tersebut, diharapkan semakin banyak lembaga yang mampu menerapkan sistem keamanan pangan sesuai standar nasional maupun internasional.
Selain menjadi sarana peningkatan kompetensi, pelatihan ini juga menjadi awal penguatan kerja sama antar penyelenggara.
Total Enviro Solution, Jasa Konsultan Indonesia, dan Yayasan Pemberdayaan Usaha Lokal Aceh telah menyepakati rencana kolaborasi lanjutan melalui penyelenggaraan “Webinar HACCP dan Keberlangsungan SPPG”.
Webinar tersebut dirancang sebagai forum berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam penerapan sistem keamanan pangan, sekaligus menjadi wadah diskusi bagi pengelola SPPG, pelaku usaha pangan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Program ini diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi mengenai pentingnya HACCP serta mendorong peningkatan kualitas layanan penyediaan makanan bergizi di berbagai daerah.
Melalui pelaksanaan Pelatihan dan Sertifikasi HACCP ini, para penyelenggara berharap lahir sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kesadaran tinggi terhadap pentingnya keamanan pangan.
Dengan demikian, keberlangsungan SPPG di Aceh dapat didukung oleh sistem pengelolaan pangan yang lebih profesional, akuntabel, dan memenuhi standar mutu, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi kesehatan masyarakat serta mendukung keberhasilan berbagai program pemenuhan gizi di Indonesia. []
