DISTORI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat menyoroti persoalan obat-obatan kedaluwarsa serta sejumlah bangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang terbengkalai dan tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua DPRK Aceh Barat, Siti Ramazan, dalam rapat pembahasan dan penetapan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2025, di kantor DPRK setempat, Selasa (7/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Siti mempertanyakan pengelolaan stok obat-obatan yang diterima Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh Barat dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh.
Ia menyoroti adanya obat-obatan yang diterima dalam kondisi mendekati masa kedaluwarsa.
Menurutnya, persoalan tersebut seharusnya segera dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi agar tidak terus berulang.
“Jika memang obat-obatan tersebut kedaluwarsa, apakah tidak ada solusi lain dengan pihak provinsi?” kata Siti Ramazan.
Ia menilai Dinkes Aceh Barat perlu lebih proaktif menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah provinsi, terutama jika obat-obatan yang didistribusikan memiliki masa kedaluwarsa yang sudah dekat.
Siti juga mempertanyakan minimnya laporan terkait persoalan tersebut. Padahal, di sisi lain, masyarakat masih mengeluhkan ketersediaan obat di sejumlah puskesmas.
“Kenapa tidak disampaikan kepada pihak provinsi? Apa solusinya supaya tidak terus begini? Jangan sampai setiap saat ada obat kedaluwarsa. Laporan juga tidak ada, sementara di puskesmas masyarakat mengeluh obat tidak tersedia dan ini terjadi setiap hari,” ujarnya.
Selain persoalan obat-obatan, Siti Ramazan turut menyoroti kondisi sejumlah bangunan Pustu di Kecamatan Woyla yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya.
Temuan tersebut, kata dia, diketahui saat DPRK Aceh Barat melakukan kunjungan lapangan melalui Panitia Khusus (Pansus).
Ia menyayangkan pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan yang justru berakhir terbengkalai dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami kemarin turun melalui Pansus ke Woyla, menyangkut bangunan Pustu. Ke depan jangan lagi ada program seperti itu, bangunan terbengkalai dan tidak dipakai,” tegas Siti.
DPRK Aceh Barat berharap persoalan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, agar pengelolaan obat-obatan dan pembangunan fasilitas kesehatan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat serta dapat dimanfaatkan secara optimal. []
