DISTORI.ID – Pemerintah terus berupaya melakukan pengendalian inflasi di daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional, daya beli, serta pemulihan ekonomi nasional.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Rony Widijarto Purubaskoro mengatakan, pengendalian inflasi pangan di Aceh dapat ditempuh melalui digitalisasi ekonomi.
“Kami berharap, semua pihak terus meningkatkan inovasi dan kreativitasnya dalam mendorong ekonomi digital di Aceh,” ujar Rony Widijarto saat peluncuran gerakan tanam padi bersama di Desa Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Selasa (22/8/2023).
Rony Widijarto menjelaskan, pihaknya bersama pemerintah telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.
Lebih lanjut, sebut Rony Widijarto, TPIP/TPID-GNPIP merancang tujuh program unggulan bersifat struktural dan berbasis digital.
Tujuh program tersebut yaitu dukungan pelaksanaan kegiatan operasi pasar, penguatan ketahanan pangan strategis, perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), dukungan untuk subsidi ongkos angkut, peningkatan pemanfaatan alat dan mesin pertanian juga sarana produksi pertanian.
“Serta dua terakhir yang paling penting adalah penguatan infrastruktur teknologi, informasi, komunikasi (TIK) di antaranya neraca pangan daerah. Serta penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi,” sebutnya.
Dengan struktur tersebut, diharapkan menjadi langkah konkret untuk mengendalikan tekanan inflasi pangan, mendorong produksi, serta mendukung ketahanan pangan, serta pemulihan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Hal senada juga dikatakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh Mawardi, menurutnya, diperlukan peran penting pemerintah melalui TPID dalam menjaga stabilitas harga.
“Melalui pengendalian inflasi pangan yang baik, kita semua berharap kesejahteraan masyarakat Aceh dapat meningkat,” ucap Mawardi saat memberikan sambutan di acara gerakan tanam padi bersama di Desa Paya Lumpat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat.
Mawardi mengungkap, tahun 20222 inflasi Aceh sempat melonjak tinggi bahkan sempat berada di peringkat ke-5 tertinggi nasional, dengan nilai inflasi sebesar 6,97 persen (yoy).
“Hal itu menjadi cambuk pengingat agar semua pihak terus meningkatkan ikhtiar untuk mendukung program-program pengendalian inflasi, khusus inflasi pangan,” ucapnya.
Mawardi mengatakan, belajar dari kasus tersebut, Aceh berbenah dan pada Juli 2023 inflasi di Aceh sebesar 2,02 persen (yoy), dan menduduki peringkat ketiga terendah se-Sumatera, jauh lebih baik dibandingkan tahun 2022 lalu.
Menurutnya, strategi 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, adalah kunci suksesnya pengendalian inflasi di Aceh, dan harus terus dilakukan.
Mawardi menyebut, pengendalian inflasi secara komprehensif akan menjadi tantangan, yaitu bagaimana membuat rantai bisnis bagi komoditas-komoditas utama pendorong inflasi yang dapat menguntungkan bagi pelaku usaha dan konsumen.
“Apresiasi kepada seluruh pelaku usaha pada rantai usaha pertanian dari hulu ke hilir, sebagai ujung tombak dari proses pengendalian inflasi pangan. Rantai bisnis yang baik akan mengurangi intensitas tekanan terhadap harga, atau dapat dikatakan stabilitas harga akan tercapai,” tandasnya. []
Laporan: M Yusrizal
Editor: Fahzian Aldevan
