DISTORI.ID – Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama Tim Harga Minyak Mentah Indonesia membahas evaluasi penetapan formula harga minyak mentah hasil produksi sumur masyarakat di Wilayah Kerja (WK) Aceh.
Pembahasan tersebut mencakup sumur masyarakat yang berada di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireuen.
Langkah ini dilakukan untuk mempercepat implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025.
Rapat tersebut melibatkan BPMA, Tim Harga Minyak Mentah Indonesia, PT Pertamina Patra Niaga, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), yakni PT Medco E&P Malaka, PGE, serta Aceh Energi.
Fokus utama pertemuan adalah membahas usulan formula harga minyak mentah dari KKKS yang telah mendapatkan rekomendasi BPMA.
Kepala Divisi Monetisasi Minyak dan Gas Bumi BPMA, M. Akbarul Syah Alam, mengatakan pihaknya telah menyampaikan rekomendasi formula harga minyak mentah hasil produksi sumur masyarakat kepada Direktur Jenderal Migas selaku Ketua Tim Harga Minyak Mentah Indonesia.
Menurut Akbarul, rekomendasi tersebut disusun dengan mempertimbangkan karakteristik minyak mentah berdasarkan hasil pengujian mutu. Parameter tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan formula harga yang sesuai dengan kualitas minyak.
“Rekomendasi BPMA mengacu pada karakteristik utama minyak mentah hasil uji mutu, yang menjadi parameter penting dalam formulasi harga minyak mentah. Dengan demikian, harga yang ditetapkan mencerminkan kualitas minyak yang sebenarnya sehingga memberikan kepastian bagi seluruh pihak dalam rantai penyaluran,” ujar Akbarul.
Ia juga mengungkapkan, minyak mentah hasil produksi sumur masyarakat Aceh diusulkan menggunakan nama Meuseuraya ASM.
Nama tersebut dipilih bukan tanpa alasan. Dalam bahasa Aceh, Meuseuraya memiliki makna gotong royong yang mencerminkan semangat kebersamaan masyarakat dan seluruh pihak dalam mengelola sumber daya alam.
“Nama Meuseuraya, yang dalam bahasa Aceh bermakna gotong royong, kami pilih untuk mencerminkan semangat kebersamaan masyarakat dan seluruh pihak dalam mengelola sumber daya ini,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Operasi Produksi BPMA sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pengelolaan Sumur Masyarakat Wilayah Kerja Aceh, Ibnu Hafizh, menegaskan BPMA terus mendorong percepatan penyaluran minyak mentah dari sumur masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan sesuai arahan Menteri ESDM, sekaligus mendukung peningkatan lifting minyak nasional melalui pelaksanaan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
BPMA berharap penetapan formula harga yang jelas dan terukur dapat membuka jalan bagi penyaluran minyak mentah hasil produksi sumur masyarakat di Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireuen.
Dengan demikian, hasil produksi sumur masyarakat dapat disalurkan melalui mekanisme yang legal dan tertib. Selain mendukung peningkatan produksi minyak nasional, kebijakan ini diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di daerah penghasil serta menambah kontribusi bagi negara. []
