DISTORI.ID – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, melontarkan kritik keras terhadap hasil evaluasi kinerja kabinet yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan.
Ia mempertanyakan objektivitas penilaian yang menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai salah satu menteri berkinerja terburuk.
Idrus menilai, meskipun survei publik merupakan instrumen penting dalam demokrasi, penggunaannya wajib dilandasi metodologi yang jelas, integritas tinggi, serta analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Dalam era demokrasi hari ini, survei publik memang populer, apalagi kalau kesimpulan surveinya ngeri-ngeri sedap. Namun, instrumen yang mulia ini tentu memiliki kaidah-kaidah yang ketat, menuntut integritas metodologis dan kejujuran analisis,” ujar Idrus dalam keterangannya, Senin (12/10/2026).
Ia menegaskan, ketika angka yang dihasilkan berseberangan dengan nalar dan fakta di lapangan, hal tersebut merupakan sebuah kesesatan rasionalitas. Bahkan, Idrus tidak segan menyebut penilaian tersebut sebagai bentuk hasil konspiratif yang patut dipertanyakan dasarnya.
Soroti Capaian Kinerja Sektor ESDM
Dalam evaluasi yang dipaparkan CELIOS pada Minggu (11/10/2026), Bahlil memperoleh skor minus 159, berada dalam daftar penilaian terendah bersama Menteri HAM Natalius Pigai dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Menanggapi hal tersebut, Idrus meminta agar penilaian kinerja tidak sekadar berlandaskan persepsi semata, melainkan melihat langsung kebijakan, pelaksanaan program, serta capaian nyata di sektor energi nasional.
Sebagai perbandingan, Kementerian ESDM mencatat sejumlah capaian penting:
Realisasi Investasi: Mencapai 13,9 miliar dolar AS pada semester I 2025, naik sekitar 24,1 persen dibanding periode sebelumnya.
Penerimaan Negara: PNBP sektor ESDM sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp138,37 triliun atau 108,56 persen dari target awal.
Produksi Energi: Produksi minyak bumi tercatat menembus 605.300 barel per hari, melampaui target yang dipatok sebesar 605.000 barel per hari.
Kendati demikian, Idrus menekankan bahwa capaian tersebut tetap harus diukur secara komprehensif, mencakup aspek keterjangkauan harga, keberlanjutan pasokan, hingga kualitas pelayanan bagi masyarakat luas.
Idrus menegaskan bahwa kritik terhadap jalannya pemerintahan merupakan pilar penting dalam iklim demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar kritik tersebut disampaikan secara objektif berdasarkan fakta, alih-alih dibungkus dengan agenda terselubung menggunakan instrumen riset yang meragukan.
“Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Tapi sampaikan berdasarkan fakta, bukan dibungkus dengan hasil survei yang dasar penilaiannya tidak jelas,” pungkasnya.[]
