DISTORI.ID – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh Taufik menerima mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) yang menggelar aksi unjuk rasa terkait penanganan pemulihan pascabencana Aceh di Halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis sore (10/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Taufik menegaskan Pemerintah Aceh terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat.
Ia memastikan ruang komunikasi tetap dibuka untuk membahas berbagai persoalan yang muncul dalam proses pemulihan pascabencana.
“Kami tidak eksklusif, kami juga masyarakat biasa. Hanya saja posisi saat ini berbeda, kami diamanatkan di pemerintah untuk membangun kesejahteraan masyarakat,” kata Taufik.
Menurut dia, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan memiliki tujuan yang sama, yakni mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana.
Upaya tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga penyediaan rumah hunian.
“Dalam pemulihan pascabencana sama-sama kita ingin berjalan cepat di semua sektor kehidupan, baik pendidikan, kesehatan maupun rumah hunian,” ujarnya.
Taufik mengatakan Pemerintah Aceh sebelumnya telah menggelar pertemuan bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk mengevaluasi sekaligus mendorong percepatan penanganan pascabencana.
Komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota juga akan diperkuat agar berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
“Kami beberapa hari lalu duduk bersama semua SKPA. Kami akan bangun komunikasi yang intensif dengan kabupaten/kota,” katanya.
Taufik mengakui Pemerintah Aceh tidak dapat bekerja sendiri dalam proses pemulihan. Karena itu, pemerintah membuka ruang komunikasi dengan berbagai pihak untuk menerima masukan sekaligus mencari solusi atas persoalan yang masih terjadi.
“Kami sadar bukan super power. Kami buka komunikasi dengan semua pihak,” ujarnya.
Untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi, Pemerintah Aceh juga telah membuka posko yang menyediakan informasi terkait perkembangan penanganan pascabencana.
“Kami juga sudah buka posko untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ini niat baik yang akan kami kawal dan laksanakan,” kata Taufik.
Ia berharap komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa tidak berhenti pada aksi penyampaian aspirasi.
Menurutnya, kritik dan masukan mahasiswa dapat menjadi bagian dari upaya bersama untuk mengawal proses pemulihan Aceh.
“Saya harap komunikasi kita terus berlanjut. Besar harapan kami, seperti disampaikan gubernur, agar terus membuka komunikasi dalam penanganan bencana,” tuturnya.
Mahasiswa USK Soroti Pemulihan Pascabencana
Dalam aksi tersebut, mahasiswa USK menyampaikan sejumlah temuan dan tuntutan terkait kondisi pemulihan pascabencana di Aceh.
Ketua BEM USK memaparkan hasil observasi mahasiswa di sejumlah daerah, termasuk Gayo Lues.
Dari hasil pemantauan, masih ditemukan infrastruktur dan sarana pendidikan yang rusak akibat bencana dan belum sepenuhnya tertangani.
Mahasiswa menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah karena pemulihan sektor pendidikan berkaitan langsung dengan keberlangsungan aktivitas belajar masyarakat yang terdampak bencana.
Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Teknik USK menyoroti transparansi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Mahasiswa meminta pemerintah membuka informasi mengenai penggunaan anggaran agar masyarakat dapat ikut mengawasi proses pemulihan.
Adapun Ketua BEM Fakultas Keperawatan USK menyoroti kondisi fasilitas kesehatan yang dinilai belum sepenuhnya pulih.
Mahasiswa juga mempertanyakan minimnya serapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk penanganan pascabencana.
Aksi mahasiswa tersebut kemudian direspons Pemerintah Aceh melalui pertemuan langsung dengan Plt Sekda Aceh.
Pemerintah menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan SKPA dan pemerintah kabupaten/kota serta terus membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk mengawal proses pemulihan pascabencana. []
