DISTORI.ID – Wacana menjadikan kantin sekolah sebagai tempat produksi Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat tanggapan dari pengelola lapangan.
Asisten Lapangan SPPG Aceh Barat Woyla Timur Pasi Janeng, Muhammad Safrizal, menilai dapur produksi MBG lebih tepat berada di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bukan di kantin sekolah.
Menurutnya, produksi makanan untuk ribuan siswa setiap hari membutuhkan standar keamanan pangan, sistem kerja, serta pengawasan yang ketat.
“Produksi makanan untuk ribuan siswa setiap hari itu bukan perkara sederhana. Butuh standar, sistem, dan pengawasan ketat. Karena itu dapurnya harus di SPPG, bukan di kantin sekolah,” ujar Safrizal di Desa Pasi Janeng, Kecamatan Woyla Timur, Aceh Barat, Kamis (10/9/2026).
Safrizal memaparkan setidaknya empat alasan dapur produksi MBG sebaiknya tetap berada di SPPG.
Pertama, standar keamanan pangan lebih mudah diterapkan.
Menurut Safrizal, dapur SPPG dibangun dengan fasilitas yang disesuaikan standar Badan Gizi Nasional (BGN), mulai dari cold storage, pemisahan bahan mentah dan matang, tempat pencucian tiga bak, ventilasi, sanitasi, hingga pengelolaan limbah.
“Kalau di kantin sekolah, tidak semua punya fasilitas itu. Risiko kontaminasi, keracunan, dan masalah kebersihan jadi besar. Ini menyangkut kesehatan anak-anak,” jelasnya.
Kedua, lebih efisien dari sisi produksi dan anggaran.
Safrizal mengatakan, satu SPPG di Woyla Timur Pasi Janeng dirancang untuk melayani belasan sekolah sekaligus. Dengan sistem terpusat, kebutuhan tenaga, anggaran, fasilitas, dan pengawasan dinilai lebih efisien.
“Lebih efisien membangun satu dapur besar di SPPG daripada memaksa 15 sekolah membangun 15 dapur kecil. Dari sisi anggaran, tenaga, dan pengawasan jauh lebih hemat kalau terpusat,” katanya.
Ketiga, tidak mengganggu proses belajar mengajar.
Safrizal khawatir produksi MBG di lingkungan sekolah justru menambah beban guru dan kepala sekolah. Sebab, pengelolaan makanan dalam jumlah besar membutuhkan proses mulai dari pengadaan bahan, memasak, mencuci peralatan hingga distribusi.
“Sekolah tugasnya mendidik. Kalau disuruh mengurus belanja, masak, cuci, distribusi ribuan porsi, kapan ngajarnya? Jangan sampai MBG malah mengganggu KBM,” tegasnya.
Keempat, pengawasan lebih mudah dan profesional.
Menurut Safrizal, sistem produksi terpusat memudahkan pengawasan oleh BGN, Dinas Kesehatan, maupun BPOM.
Selain itu, penyusunan menu dapat dilakukan dengan melibatkan ahli gizi sehingga kebutuhan gizi penerima manfaat tetap terjaga.
“Di SPPG ada ahli gizi, ada SOP, ada pencatatan. Mutu dan gizi makanan bisa dijaga konsisten setiap hari,” ujarnya.
SPPG Bisa Serap Potensi Ekonomi Lokal
Selain aspek teknis, Safrizal menilai keberadaan SPPG juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
SPPG Aceh Barat Woyla Timur Pasi Janeng yang berlokasi di Desa Pasi Janeng, kata dia, berkomitmen menyerap hasil pertanian dan perikanan dari masyarakat lokal.
“Kebutuhan bahan pangan MBG setiap hari itu besar. Beras, sayur, telur, ikan. Ini bisa kita serap dari petani Woyla Timur dan sekitarnya. Jadi MBG bukan hanya mengenyangkan anak, tapi juga menghidupkan petani dan UMKM,” katanya.
Selain menyerap bahan pangan lokal, operasional satu SPPG juga membutuhkan puluhan tenaga kerja, mulai dari juru masak, helper, penerima barang, admin, pengemudi hingga petugas kebersihan.
Menurut Safrizal, tenaga kerja tersebut dapat diprioritaskan dari masyarakat di sekitar SPPG sehingga manfaat program MBG turut dirasakan oleh warga setempat.
Sekolah Tetap Punya Peran Penting
Safrizal menegaskan, keberadaan SPPG sebagai pusat produksi bukan berarti mengesampingkan peran sekolah dalam pelaksanaan program MBG.
Sekolah, kata dia, tetap memiliki peran penting dalam memastikan makanan diterima siswa tepat waktu, dalam kondisi baik, serta dikonsumsi dengan tertib.
“Sekolah tetap penting untuk memastikan makanan sampai ke anak tepat waktu, dalam kondisi baik, dan dimakan bersama-sama. Tapi untuk urusan produksi, serahkan ke fasilitas yang memang disiapkan untuk itu, yaitu SPPG,” katanya.
Berharap Pemerintah Konsisten
Safrizal berharap pemerintah daerah dan BGN tetap konsisten menempatkan SPPG sebagai pusat produksi makanan dalam program MBG.
“Harapan kami, kebijakan MBG jangan setengah-setengah. Kalau mau berhasil dan aman, fokuskan di SPPG. Biar sekolah fokus mengajar, petani dapat pasar, dan anak-anak dapat makanan bergizi yang aman,” pungkasnya. []
