DISTORI.ID – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berhasil mengusulkan penataan kawasan hutan seluas 1.198,33 hektare untuk penyelesaian penguasaan tanah masyarakat melalui program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH).
Pembahasan hasil kegiatan tata batas perubahan kawasan hutan tersebut berlangsung dalam rapat di Hotel Azana Oasis, Banda Aceh, Rabu (11/11/2026).
Rapat dihadiri sejumlah perwakilan pemerintah dan instansi terkait dari Kabupaten Aceh Jaya. Di antaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMPKB) Aceh Jaya, Dahrial Saputra; Sekretaris Dinas Perhubungan dan Pertanahan, Azhar; Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Jaya, Dading Kalbuadi; perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Camat Setia Bakti dan Camat Krueng Sabee.
Dalam sambutannya, Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh, Dedek Hadi Ismanto, selaku Ketua Panitia Pelaksana, menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh mendukung upaya penyelesaian penguasaan tanah masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha bagi masyarakat.
Namun, pelaksanaannya tetap harus memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat secara resmi dibuka oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Aceh, Budi Setiawan.
Dalam sambutannya, Budi menyebut pertemuan tersebut menjadi bagian penting sekaligus tahapan akhir dari proses panjang yang telah dimulai sejak 2023.
Proses tersebut diawali dengan pengajuan usulan dari pemerintah kabupaten, kemudian dilanjutkan dengan pengecekan langsung ke lapangan dan pembahasan di tingkat pemerintah pusat di Jakarta hingga memperoleh persetujuan untuk ditindaklanjuti.
Sementara itu, Kepala DPMPKB Aceh Jaya, Dahrial Saputra, menjelaskan bahwa proses penataan kawasan hutan di wilayahnya telah berjalan sejak 2023.
Saat ini, proses tersebut memasuki tahapan akhir melalui pembahasan usulan perubahan dan pelepasan kawasan hutan.
Berdasarkan hasil pembahasan rapat, luas lahan yang masuk dalam usulan penataan kawasan hutan untuk Kabupaten Aceh Jaya mencapai sekitar 1.198,33 hektare. Lahan tersebut tersebar di dua kecamatan dan lima gampong.
Rinciannya meliputi Gampong Panggong di Kecamatan Krueng Sabee. Sementara di Kecamatan Setia Bakti mencakup Gampong Lhok Bot, Gampong Baroh, Gampong Pantee Kuyuen, dan Gampong Lhok Timon.
Dahrial berharap masyarakat yang nantinya memperoleh manfaat dari program tersebut dapat menjaga serta memanfaatkan tanah secara bijaksana dan produktif.
Ia juga mengingatkan agar lahan yang menjadi bagian dari program penataan kawasan hutan tidak diperjualbelikan.
Menurutnya, program PPTPKH merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam memperjuangkan kepastian penguasaan tanah masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan.
“Kami berharap masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program ini dapat menjaga dan memanfaatkan tanah tersebut dengan sebaik-baiknya serta tidak memperjualbelikannya. Ini merupakan bentuk perhatian dan perjuangan pemerintah, baik pusat, provinsi maupun daerah, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Jaya,” ujar Dahrial.
Melalui program PPTPKH, Pemkab Aceh Jaya berharap penataan kawasan hutan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memberikan kepastian penguasaan tanah, mendukung aktivitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. []
