DISTORI.ID – DPRK Nagan Raya mulai membedah arah kebijakan anggaran daerah 2027. Wakil Ketua I DPRK Nagan Raya, dr. Afzalul Zikri, menegaskan APBK 2027 harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menjadi dokumen administratif.
Penegasan itu disampaikan Afzalul saat memimpin Rapat Paripurna DPRK Nagan Raya dengan agenda penyampaian pendapat Panitia Anggaran dan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, Senin (14/9/2026).
Rapat tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Bupati Nagan Raya diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), bersama sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), pimpinan badan dan kantor, serta para camat.
Afzalul mengatakan pembahasan KUA-PPAS merupakan tahap krusial untuk menguji apakah arah fiskal pemerintah daerah benar-benar sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan Nagan Raya.
Menurutnya, APBK harus diposisikan sebagai instrumen kebijakan publik yang memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Anggaran bukan hanya angka yang tersusun dalam dokumen. Di balik setiap angka terdapat kepentingan masyarakat, pelayanan publik, pembangunan daerah dan masa depan Nagan Raya yang harus kita pertanggungjawabkan bersama,” ujar Afzalul.
Ia menegaskan DPRK memiliki tanggung jawab memastikan perencanaan dan penganggaran daerah disusun secara rasional, terukur, transparan, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Karena itu, pandangan fraksi dan pendapat Panitia Anggaran tidak boleh berhenti sebagai formalitas.
Masukan tersebut harus menjadi bahan koreksi untuk memastikan setiap prioritas anggaran memiliki alasan, target, dan manfaat yang jelas.
Afzalul secara khusus menyoroti sejumlah sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga pelayanan publik harus mendapat perhatian dalam penyusunan APBK 2027.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengukur keberhasilan program hanya dari terserapnya anggaran.
“Kita ingin APBK 2027 tidak hanya baik secara dokumen, tetapi juga terasa manfaatnya. Ukuran keberhasilan anggaran pada akhirnya bukan berapa besar anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar persoalan masyarakat yang dapat kita selesaikan,” tegasnya.
Pembahasan anggaran, lanjut Afzalul, harus berlangsung dalam semangat kemitraan antara legislatif dan eksekutif.
Namun, fungsi pengawasan DPRK tetap harus berjalan untuk memastikan kepentingan publik menjadi prioritas.
Ia menilai keterlibatan seluruh perangkat daerah juga menjadi faktor penting. Jajaran SKPK, badan, kantor, hingga kecamatan harus mampu menerjemahkan kebijakan anggaran menjadi program yang efektif dan tepat sasaran.
“Kita tidak sedang membahas anggaran untuk pemerintah semata. Kita sedang membahas anggaran untuk rakyat Nagan Raya. Karena itu, setiap rupiah harus memiliki arah, manfaat dan pertanggungjawaban,” katanya.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pendapat Panitia Anggaran dan pandangan umum masing-masing fraksi DPRK Nagan Raya sebagai bagian dari tahapan pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.
DPRK Nagan Raya menegaskan pembahasan tersebut diarahkan untuk memastikan APBK 2027 lebih responsif, berkeadilan, terukur, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. []
