DISTORI.ID – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengimbau seluruh masyarakat Aceh untuk menjaga dan merawat perdamaian yang telah terbangun.
Perdamaian tersebut diharapkan dapat diwariskan kepada generasi penerus.
“Untuk kita wariskan kepada generasi penerus,” kata Mualem, Kamis (14/8/2026).
Juru Bicara Pemerintah Aceh Teuku Kamaruzzaman (Ampon Man) mengatakan, imbauan tersebut juga disampaikan Gubernur Mualem melalui sebuah video.
Pesan itu berisi ajakan kepada masyarakat Aceh untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan demi mempertahankan perdamaian.
“Gubernur Mualem membuat video itu sebagai bentuk imbauan kepada masyarakat Aceh agar terus menjaga persatuan dan kesatuan untuk merawat perdamaian Aceh,” ujar Ampon Man yang juga merupakan salah satu tokoh perdamaian Aceh.
Dalam momentum peringatan Hari Damai Aceh ke-21, Mualem juga mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi membangun Aceh yang bermartabat, adil, sejahtera, dan damai.
Menurut Ampon Man, penguatan persaudaraan serta upaya menjaga Aceh tetap aman dan nyaman menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan daerah.
“Memperkuat persaudaraan dan menjaga Aceh agar aman dan nyaman menjadi kunci kemajuan Aceh,” katanya.
Ampon Man menjelaskan, peringatan Hari Damai Aceh setiap 15 Agustus menjadi momentum penting untuk mengenang penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005.
Kesepakatan tersebut ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia.
Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan wujud kebesaran jiwa para pemimpin yang memilih jalan perdamaian sebagai fondasi untuk membangun Aceh.
“Kesepakatan adalah wujud dari kebesaran jiwa para pemimpin yang memilih berdamai untuk membangun Aceh. Di situ ada filosofinya, ada jiwa Aceh, bukan sekadar mengakhiri konflik,” ujar Ampon Man.
Ia mengatakan, perdamaian juga membuka ruang bagi Aceh untuk menata masa depan yang lebih baik dan bermartabat.
Semangat tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
“Di situ ada cita-cita, ada ruang untuk menata Aceh yang lebih baik dan bermartabat yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh,” katanya.
Meski demikian, Ampon Man mengakui perjalanan perdamaian Aceh tidak selalu berjalan sesuai harapan.
Di satu sisi, pembangunan Aceh terus berlangsung dan diperkuat dengan sistem politik baru yang lahir setelah perdamaian.
Ia mencontohkan keberadaan Lembaga Wali Nanggroe, partai politik lokal, serta dana otonomi khusus sebagai bagian dari perkembangan tersebut.
“Seperti keberadaan Lembaga Wali Nanggroe, dan juga adanya partai politik lokal, dan dana otonomi khusus,” katanya.
Di sisi lain, dinamika hubungan politik antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh juga masih terjadi. Berbagai persoalan politik lokal turut mewarnai perjalanan perdamaian di Aceh.
“Itu semua pendewasaan bagi kita semua dalam meniti perdamaian,” ujar Ampon Man.
Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan sekadar memperingati Hari Damai Aceh secara seremonial.
Lebih dari itu, semangat perdamaian harus diwujudkan melalui langkah-langkah konkret.
“Namun bentuk konkret perdamaian itu sendiri yang perlu diwujudkan dengan sempurna. Salah satunya adalah revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang sedang kita tunggu hasilnya. Apakah akan sesuai dengan cita-cita rakyat Aceh atau malah menyimpang dari itu,” pungkasnya. []
