DISTORI.ID – Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRK Aceh Barat menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Catatan tersebut disampaikan Juru Bicara Tim Banggar DPRK Aceh Barat, Nasruddin, dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama kantor DPRK Aceh Barat, Jumat (7/8/2026).
Dalam penyampaiannya, Nasruddin menjelaskan bahwa KUA menjadi landasan penting dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Dokumen tersebut juga menjadi pedoman dalam menetapkan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta penyusunan program kerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk tahun anggaran 2027.
Berdasarkan rancangan yang dibahas, pendapatan daerah Kabupaten Aceh Barat pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp1.212.191.536.706,34 atau sekitar Rp1,212 triliun.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.248.731.477.651,34 atau sekitar Rp1,248 triliun. Adapun pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp36.539.940.945.
“Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp1.212.191.536.706,34 atau sekitar Rp1,212 triliun.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.248.731.477.651,34 atau sekitar Rp1,248 triliun, sedangkan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp36.539.940.945,” kata Nasruddin.
Menanggapi postur anggaran tersebut, Banggar menilai selisih antara pendapatan dan belanja daerah menunjukkan adanya defisit sebesar Rp36.539.940.945.
Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama melalui upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan lainnya.
Selain itu, Banggar juga mendorong pemerintah Kabupaten Aceh Barat melakukan rasionalisasi belanja pegawai.
Langkah tersebut dapat dilakukan melalui penataan kembali struktur organisasi perangkat daerah serta evaluasi terhadap formasi jabatan fungsional.
Nasruddin menegaskan, peningkatan belanja pegawai perlu dikendalikan agar alokasi anggaran pembangunan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk kepentingan masyarakat.
“Selain persoalan defisit, Banggar juga meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melakukan rasionalisasi belanja pegawai melalui penataan kembali struktur organisasi perangkat daerah serta melakukan evaluasi terhadap formasi jabatan fungsional. Peningkatan belanja pegawai harus dikendalikan agar anggaran pembangunan dapat lebih optimal dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Catatan lainnya berkaitan dengan masih rendahnya kontribusi PAD dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Menurut Nasruddin, kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya rendahnya kesadaran hukum masyarakat, belum akuratnya validasi data transaksi, serta lemahnya pengawasan birokrasi.
Akibatnya, potensi penerimaan pajak daerah dari sektor tersebut belum tergarap secara maksimal.
Banggar juga menyoroti pengelolaan sektor pertambangan Galian C yang dinilai masih perlu dibenahi.
Pemerintah daerah diminta mengambil langkah konkret untuk mengoptimalkan penerimaan sekaligus meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha.
Upaya tersebut antara lain melalui penertiban aktivitas pertambangan ilegal, digitalisasi sistem pemungutan pajak, penguatan pengawasan di lapangan, serta integrasi data volume hasil tambang dengan sistem keuangan daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta mempermudah proses legalisasi perizinan usaha agar pelaku usaha terdorong untuk menjalankan aktivitas pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Banggar juga meminta pemerintah daerah segera membenahi pengelolaan sektor Galian C, di antaranya melalui penertiban aktivitas ilegal, digitalisasi sistem pemungutan pajak, penguatan pengawasan lapangan, integrasi data volume tambang dengan sistem keuangan daerah, serta mempermudah proses legalisasi izin usaha agar tingkat kepatuhan pelaku usaha meningkat,” ujar Nasruddin. []






