DISTORI.ID – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Azwir, mempertanyakan realisasi komitmen sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut terkait pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat kurang mampu.
Menurut Azwir, dari sekian banyak perusahaan yang telah menyampaikan komitmen melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP), baru PT Mifa yang dinilai telah merealisasikan program pembangunan rumah layak huni.
Ia menilai, perusahaan yang beroperasi di Aceh Barat seharusnya menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar wilayah operasional atau ring I perusahaan.
“Sejauh mana keseriusan perusahaan-perusahaan tersebut dalam memenuhi tanggung jawab sosial, khususnya terhadap masyarakat yang tinggal di lingkungan terdekat atau ring I perusahaan. Pembangunan RLH bagi masyarakat kurang mampu harus menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian dunia usaha terhadap lingkungan sosial,” kata Azwir, Minggu (8/11/2026).
Ia menegaskan, komitmen pembangunan rumah layak huni tersebut bukan sekadar wacana dalam pertemuan internal perusahaan.
Sebab, hal itu juga telah disampaikan secara langsung kepada pemerintah daerah melalui Forum TJLSP.
Namun, menurutnya, realisasi program di lapangan belum menunjukkan pemerataan sebagaimana yang diharapkan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan perusahaan dalam menindaklanjuti komitmen yang telah disampaikan.
“Namun, setelah komitmen disampaikan, realisasi di lapangan justru belum terlihat merata. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keseriusan perusahaan dalam menindaklanjuti apa yang telah dijanjikan,” ujarnya.
Azwir menambahkan, tanggung jawab sosial perusahaan tidak cukup hanya diwujudkan melalui kehadiran dalam forum, pemaparan program, ataupun penyampaian pernyataan komitmen di hadapan pemerintah daerah.
Lebih dari itu, keberadaan perusahaan di Aceh Barat diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, tidak hanya melalui aktivitas ekonomi dan operasional, tetapi juga kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga sekitar.
Karena itu, ia berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tidak hanya berperan sebagai fasilitator dalam pertemuan dengan perusahaan, tetapi juga aktif melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah disepakati bersama.
Dengan demikian, komitmen tanggung jawab sosial perusahaan dapat diwujudkan dalam program nyata dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. []






