DISTORI.ID – Sejak tahun 2008, Provinsi Aceh menerima kucuran Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebagai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Namun, sejauh mana dampaknya bagi masyarakat Aceh? Pertanyaan ini kerap muncul, terutama saat dikaitkan dengan isu kemiskinan dan pengangguran.
Secara tidak langsung, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, telah berulang kali menjawab keraguan tersebut.
Penjelasan terbaru ia sampaikan saat menerima Anugerah Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) sebagai Tokoh Inspiratif Nasional 2026 di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Nasir menegaskan bahwa Dana Otsus merupakan instrumen penting untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Aceh.
“Itulah sebabnya, Gubernur Mualem (Muzakir Manaf) berupaya keras memperjuangkan Dana Otsus,” kata Nasir.
Bahkan, menurut Sekda Nasir, Gubernur Mualem telah menginstruksikan seluruh jajaran Pemerintah Aceh untuk fokus membantu percepatan revisi UUPA.
“Kita semua di Pemerintah Aceh wajib menjalankan instruksi Gubernur Mualem. Seluruh komponen masyarakat Aceh memberikan dukungan kepada Gubernur, termasuk dari DPR Aceh,” ujarnya.
Fakta Penurunan Angka Kemiskinan Aceh
Menanggapi tudingan bahwa Dana Otsus tidak berdampak pada penurunan angka kemiskinan, Nasir menyarankan publik untuk melihat data dan fakta di lapangan.
“Dalam kurun waktu 18 tahun, angka kemiskinan di Aceh turun sekitar 16 persen. Perlu diingat, Aceh memulai pembangunan dari kondisi yang sangat berat akibat konflik berkepanjangan dan bencana tsunami,” jelasnya.
Ia memaparkan, ketika Dana Otsus pertama kali dikucurkan, angka kemiskinan di Aceh mencapai 28 persen. Angka tersebut bahkan belum termasuk kalkulasi dampak langsung bencana tsunami, yang diperkirakan membuat kemiskinan riil menyentuh 32 persen.
“Saat ini, angka kemiskinan berada di kisaran 12 persen. Artinya, terjadi penurunan hingga 16–20 persen, dan itu capaian yang sangat signifikan,” tambahnya.
Pemerintah Aceh kini menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga mencapai 6 persen pada tahun 2030, sejalan dengan arah Pembangunan Nasional.
“Oleh karena itu, dukungan Dana Otsus sangat krusial. Kami meminta alokasi Dana Otsus sebesar 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional,” tutur Nasir.
Dorong Hilirisasi Migas untuk Tekan Pengangguran
Terkait upaya menekan angka pengangguran melalui revisi UUPA, Nasir menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam sejumlah pasal yang mengatur pengelolaan sumber daya alam (SDA).
“Ini berkaitan erat dengan program hilirisasi Presiden Prabowo Subianto, yang kemudian diterjemahkan ke dalam visi dan misi pasangan Mualem-Dek Fadh (Muzakir Manaf – Fadhlullah),” terangnya.
Nasir mencontohkan potensi minyak dan gas (migas) di Blok Andaman, yang pengaturannya sangat terikat dengan pasal-pasal migas dalam UUPA. Saat ini, proyek sedang berjalan di Lapangan Gas Tengkulo, Wilayah Kerja South Andaman.
Pihak SKK Migas dan Mubadala Energy awalnya menginginkan agar gas dan kondensat diproses melalui Floating Production Storage and Offloading (FPSO) di tengah laut, baru kemudian disalurkan ke Onshore Receiving Facilities (ORF) di KEK Arun, Lhokseumawe.
Secara sederhana, investor ingin mengolah dan menyimpan migas langsung di atas kapal di lepas pantai.
Namun, Gubernur Mualem memiliki pandangan berbeda. Ia menginginkan agar proses pengolahan gas dan kondensat tersebut dilakukan sepenuhnya di darat, yakni di KEK Arun.
“Pengolahan di darat jauh lebih efektif untuk mengaktifkan industri pupuk dan petrokimia lokal, serta menciptakan multiplier effect lainnya.
Fasilitas di darat juga mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan fasilitas terapung di lepas pantai yang sangat terisolasi,” tegas Nasir.
Selain menyerap tenaga kerja, fasilitas darat dinilai mampu merangsang pertumbuhan sektor industri sekunder dan membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat sekitar.
“Jadi, pengelolaan Blok Andaman ini akan menjadi salah satu faktor kunci yang berdampak langsung pada penurunan angka pengangguran di Aceh,” pungkasnya. []
