DISTORI.ID – Saat ini dunia tengah dilanda akibat eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah terutama memanasnya ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat di Teluk Arab sektor energi global ikut terguncang.
Namun di tengah situasi “gonjang-ganjing” tersebut, Aceh justru mulai dilirik sebagai salah satu wilayah yang menjanjikan bagi investasi minyak dan gas bumi (migas).
Kepala Badan Pengelola Migas Aceh, Nasri Djalal, mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan energi asing telah menyatakan minat serius untuk masuk ke Aceh.
Bahkan, ketertarikan tersebut telah dituangkan dalam surat resmi yang kini sedang diproses oleh BPMA.
“Iya, sudah ada surat masuk ke kita. Ada dua blok migas yang diminta,” kata Nasri.
Menurutnya, dua blok strategis yang diminati tersebut adalah Blok Adaman I yang terletak di lepas pantai wilayah Pidie Jaya dan Bireuen yang sebelumnya dikenal sebagai bekas wilayah kerja perusahaan energi global Repsol.
“Blok ini diminati perusahaan migas asal Jepang,” ujarnya.
Selain itu, satu blok lainnya yakni bekas Blok Zaratex di kawasan Lhokseumawe juga menarik perhatian investor asing.
Kali ini, perusahaan petroleum asal Malaysia menunjukkan keseriusannya untuk mengelola blok tersebut melalui skema kerja yang sama.
“Nantinya pengelolaannya direncanakan dilakukan bersama antara PT Energi Hijau Biru dan Barakah Petroleum dari Malaysia,” jelas Nasri.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kedua calon investor tersebut dijadwalkan akan memaparkan rencana pengelolaan blok migas kepada BPMA pada pekan kedua April 2026.
Presentasi ini menjadi tahap penting sebelum masuk ke proses negosiasi lanjutan hingga penandatanganan kontrak kerja sama.
Di sisi lain, BPMA juga mencatat pencapaian strategi melalui pengembalian hak pengelolaan Blok Selatan Blok A (SBA), yang sebelumnya tidak sempat ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan langsung berstatus kawasan terbuka.
“Kini sudah kami kembalikan sesuai aturan. BUMD sudah menyatakan berminat,” ungkap Nasri.
Salah satu BUMD yang berpotensi mengelola blok tersebut adalah PT Pembangunan Aceh. Namun demikian, pengelolaan tetap harus memenuhi sejumlah ketentuan, seperti adanya penawaran resmi kepada BUMD, pernyataan minat, serta rekomendasi dari gubernur Aceh.
Nasri menegaskan, kini tengah mengejar target agar sejumlah blok yang diminati investor dapat segera masuk ke tahap penandatanganan kontrak.
Momentum tersebut diharapkan terjadi dalam ajang Indonesia Petroleum Association Convention 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Mei 2026 mendatang.
“Insya Allah kita targetkan beberapa blok sudah bisa tanda tangan kontrak di IPA nanti,” katanya optimistis.
Lebih jauh lagi, ia menjelaskan bahwa skema penerimaan dari sektor migas tetap mengacu pada ketentuan nasional, di mana seluruh pendapatan terlebih dahulu masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebelum kemudian dibagi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Komposisinya 70 persen untuk Aceh dan 30 persen untuk pemerintah pusat,” jelasnya.
Di tengah penutupan global akibat konflik energi dunia, geliat investasi di sektor migas Aceh ini dinilai sebagai sinyal positif.
Tidak hanya memperkuat posisi Aceh dalam peta energi nasional, tetapi juga membuka peluang besar bagi peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Ini investasi jangka panjang. Yang kita bangun hari ini adalah fondasi untuk masa depan Aceh,” pungkas Nasri. []
