DISTORI.ID – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, mengguncang pemerintahan daerah di Jawa Tengah.
Ditangkapnya Fadia Arafiq itu tak hanya menjadi proses hukum semata, tapi juga peringatan keras soal tata kelola pemerintahan yang bersih.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi pun angkat bicara. Dia menekankan kembali komitmennya agar seluruh kepala daerah di wilayahnya menjaga integritas dan menjauh dari praktik korupsi.
Omongan itu disampaikan Luthfi usai Rapat Koordinasi di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa, kemarin.
“Kita menghormati penyidikan yang dilakukan KPK. Ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pejabat publik untuk menjalankan good governance,” kata Luthfi dikutip dari laman resmi Pemprov Jateng, pada Rabu, (4/3/2026).
Menurut Luthfi, kasus OTT yang menjerat Fadia harus dijadikan refleksi bersama.
Ia mengaku sudah berulang kali mengingatkan para bupati dan wali kota di Jawa Tengah untuk menjaga integritas serta tidak melanggar hukum dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Ini menjadi pengingat bagi kita semua. Kita harus menciptakan birokrasi yang bersih dengan jalan tidak melanggar hukum,” jelas Luthfi.
Ia menilai tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance bukan sekadar slogan.
Tapi, melainkan komitmen nyata yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan dan proses pengadaan.
Luthfi menegaskan bahwa seluruh kepala daerah di Jawa Tengah harus menjadikan kasus ini sebagai momentum evaluasi diri.
Sebelumnya, KPK mengamankan Fadia Arafiq bersama orang kepercayaan dan ajudannya dalam OTT yang berlangsung di Semarang.
Ketiganya langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut kasus tersebut berkaitan dengan dugaan suap proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
KPK menduga terjadi tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ) outsourcing di beberapa dinas Pemkab Pekalongan.
“Adapun dugaan tindak pidana korupsi dalam peristiwa tertangkap tangan ini adalah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Salah satunya terkait dengan PBJ outsourcing di lingkungan Pemkap Pekalongan. Jadi ini diduga ada di beberapa dinas,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026). []
