DISTORI.ID – Dalam upaya memperkuat representasi dan memperlancar komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat, sembilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Daerah Pemilihan (Dapil) X resmi membentuk Forum DPRA Dapil X. Pembentukan forum ini berlangsung dalam sebuah pertemuan silaturahmi yang hangat dan produktif.
Forum tersebut menjadi wadah koordinasi antarlegislator dari Dapil X yang meliputi Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Simeulue. Tujuannya adalah mempermudah penyerapan aspirasi serta merespons berbagai persoalan masyarakat di daerah pemilihan, mulai dari isu pembangunan hingga penanggulangan bencana alam.
“Forum ini lahir dari keinginan bersama untuk lebih solid dan cepat dalam menyikapi berbagai persoalan yang muncul dari konstituen kami. Komunikasi yang baik antarwakil rakyat akan memperkuat langkah-langkah perjuangan di DPRA,” ujar H. Hendri Muliana dari Partai Aceh, salah satu inisiator forum.
Sejumlah isu yang menjadi fokus utama forum ini antara lain keluhan masyarakat terkait infrastruktur, penanganan musibah kebakaran, serta bencana alam yang kerap melanda wilayah pantai barat Aceh dan pulau Simeulue. Forum ini juga berfungsi sebagai saluran awal untuk menghimpun masukan dari warga dan memperjuangkannya di tingkat legislatif.
Forum DPRA Dapil X terdiri dari sembilan anggota legislatif lintas partai, yaitu H Hendri Muliana (Partai Aceh), Azhar Abdurrahman (Partai Aceh), Fuadri (PAN), Nurchalis (NasDem), Edi Kamal (Demokrat), Musdi Fauzi (PKB), Ihya Ulumuddin (PKS), Iskandar (Golkar), Mawardi (PPP).
Dalam waktu dekat, forum ini akan menyusun agenda kunjungan kerja bersama ke sejumlah titik di Dapil X untuk menindaklanjuti laporan masyarakat serta menjaring lebih banyak masukan dari berbagai elemen.
“Kami berharap forum ini dapat menjadi penghubung yang efektif antara rakyat dan wakilnya, serta menjadi contoh sinergi politik lintas partai demi kemajuan daerah,” ujar Fuadri, legislator dari PAN.
Dengan terbentuknya Forum DPRA Dapil X, masyarakat diharapkan semakin mudah mengakses wakilnya dan menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini belum tersampaikan secara langsung ke tingkat legislatif. []
