DISTORI.ID – Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) wilayah Aceh, Nahrawi Noerdin mengaku kecewa dengan Bank Syariah Indonesia (BSI). Ungkapan kekecewaan tersebut terkait sedang dilakukannya pemeliharaan (maintenance) sistem layanan BSI.
Bukan tak beralasan, Nahrawi menyebut, lumpuhnya pelayanan BSI menyebabkan tidak ada solusi bagi pemilik SPBU untuk melakukan penebusan minyak ke Pertamina. Ia menjelaskan, penebusan pembelian minyak dan LPG ke Pertamina dilakukan melalui BSI.
“Kalau BSI error sistemnya seperti ini, bisa kosong bahan bakar minyak di seluruh SPBU di Aceh, karena kita tidak bisa menarik dan mentransfer uang penebusan BBM di Pertamina melalui BSI,” kata Nahrawi dalam keterangannya, Selasa (9/5/2023).
Menurut Nahrawi, sebelum BSI terbentuk, transaksi penebusan minyak oleh pemilik SPBU bisa dilakukan di sejumlah bank dengan sistem host to host (terintegrasi langsung).
“Namun sekarang sistemnya hanya ada di satu bank yaitu BSI, maka saat BSI error seperti ini otomatis semua terhambat. Kondisi seperti ini bisa menjadi pelajaran dalam mengambil kebijakan, seharusnya ada bank konvensional lain satu di Aceh yang memiliki sistem host to host, jadi ada solusi saat satu bank error,” sebutnya.
Selain itu Nahrawi Noerdin mengaku hingga saat ini pelayanan bank syariah di Aceh masih cukup jauh dari harapan, terutama bagi kalangan dunia usaha.
Ia mengatakan, ketika permasalahan layanan primer sebuah lembaga keuangan masih terkendala dan jadi keluhan masyarakat, maka masyarakat tidak bisa berharap banyak akan adanya layanan inovatif yang sifatnya next level service (pelayanan berkualitas).
“Seperti yang pernah diberikan [next level service] sebelumnya oleh bank-bank konvensional yang pernah hadir dan melayani masyarakat serta dunia usaha di Aceh selama bertahun-tahun,” katanya.
Jika kondisi ini terus berlarut, Nahrawi menilai Aceh jadi terisolir secara nasional dan internasional dalam urusan transaksi keuangan.
“Akses dan layanan keuangan yang bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita di seluruh Indonesia tidak bisa dinikmati di Aceh. Itu cukup besar pengaruhnya bagi dunia usaha dan bagi perekonomian Aceh,” ujarnya. []
