DISTORI.ID – Universitas Syiah Kuala (USK) dipilih menjadi tempat terselenggaranya kegiatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh Goes to Campus, di AAC Dayan Dawood, Selasa (9/5/2023). Kegiatan ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun BPKP ke-40.
Wakil Rektor (WR) Bidang Akademik USK, Agussabti, mewakili jajaran pimpinan dan segenap sivitas akademika USK, mengucapkan selamat ulang tahun kepada BPKP yang ke-40 tahun.
Ia menyebut, bertambahnya usia dengan segudang pengalaman yang ada, kiranya BPKP semakin terjaga integritas, lebih profesional sehingga semakin luas kiprahnya dalam mendukung pembangunan bangsa.
“USK juga menyambut baik terlaksananya program BPKP Goes to Campus. Kegiatan ini sangatlah bermanfaat, serta memberikan edukasi khususnya bagi mahasiswa USK, terkait peran dan fungsi BPKP selama ini dalam mendukung pembangunan Indonesia,” kata Prof Agussabti.
Ia memandang, kerja sama yang telah terbangun dengan BPKP menjadi sebuah modal penting bagi kampus kebanggaan masyarakat Aceh yang sedang menapaki status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).
Menurutnya, kehadiran BPKP yang terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja keuangan USK, amat berguna dalam mengembangkan kampus ini menjadi lebih baik. Pada kesempatan tersebut, turut dilakukan perjanjian kerja sama antara USK, BPKP, juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh.
“Insyaallah komitmen dukungan serta perjanjian kerja sama ini, bisa memberi kontribusi positif bagi kita semua, dalam upaya mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Aceh ini,” ucap Agussabti.
Sementara itu, Kepala BPKP Aceh Supriyadi, memberikan materi di hadapan mahasiswa mengenai “Pengawasan Adaptif dan Terpadu”. Sebagai orang yang pernah mengajar di UI, STAN, dan perguruan tinggi lainnya, dirinya mengaku senang bisa kembali ke dunia kampus.
Ia menjelaskan perbedaan antara BPK dengan BPKP kepada mahasiswa. BPKP di struktur organisasi, BPK adalah auditor eksternal NKRI, sedangkan BPKP merupakan auditor internal.
Ia mengingatkan, kolaborasi untuk menunjang pelaksanaan anggaran keuangan negara berjalan akuntabel dengan semua pihak cukup bermanfaat. Terutama BPKP berperan dalam mengedukasi terkait review, evaluasi dan monitoring.
“Perjanjian kerja sama untuk MBKM [Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka] memungkinkan mahasiswa untuk berperan dalam keuangan gampong [desa]. Sebab BPKP tidak mungkin berperan sendiri karena jumlah gampong di Aceh lebih dari 6000-an,” sebut Supriyadi.
Maka kerjasama ini, lanjut Supriyadi, BPKP berperan sebagai narasumber atau referensi, mahasiswa USK bisa menyusun perencanaan yang baik untuk mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). []
Editor: M Yusrizal
