DISTORI.ID – Sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh boikot saat mengikuti kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan yang berlangsung di Kantor Camat Blangpidie, Selasa (14/2/2023).
Ini dilakukan lantaran para Kades telah bersusah payah dan banyak anggaran desa yang telah dikeluarkan untuk Musyawarah Rencana Desa (MusrenDes) dalam menyusun program prioritas untuk direalisasikan, namun ketika Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan dan Kabupaten, banyak yang tidak dikabulkan.
Hal ini membuat sejumlah Kades mengambil sikap dengan memboikot Musrenbang di Kecamatan Blangpidie, yang dihadiri sejumlah satuan kerja perangkat kecamatan (SKPK) dan para wakil rakyat.
Kades di Kecamatan Blangpidie yang tidak mau namanya disebut mengaku telah menghabiskan anggaran puluhan juta MusrenDes dan didapati berbagai usulan prioritas yang diajukan oleh masyarakat, tetapi usulan itu dari tahun ke tahun tidak membuahkan hasil.
“Untuk apa kita hambur-hambur uang desa buat rapat MusrenDes yang tidak ada hasilnya. Artinya, setiap usulan MusrenDes tidak satupun yang dikabulkan. Yang muncul hanya pekerjaan siluman dari sumber Pokir (pokok-pokok pikiran) Dewan Kabupaten yang sebagian tidak tersentuh dengan masyarakat,” kata Kades ini.
Disebutkan, program prioritas yang diusulkan oleh masing-masing desa dari tahun ke tahun ditingkat bawah tidak dikabulkan, sementara Pokir dewan yang tidak melalui musyawarah desa langsung terealisasi di tahun berjalan.
“MusrenDes setiap tahun kita usulkan program yang prioritas, tapi sampai sekarang tidak ada yang muncul. Sementara Pokir dewan yang tanpa musyawarah di desa langsung dikerjakan,” sebutnya.
Menurutnya, jika disadari kegiatan MusrenDes itu merupakan perbuatan pembohongan masyarakat dengan kalimat-kalimat usulan pembangunan prioritas dari sumber anggaran daerah atau anggaran APBK.
“Dari pada kita selalu berbohong dengan masyarakat mengharap program prioritas turun dari kabupaten dengan anggaran APBK, lebih baik kita tidak buat MusrenDes. Kita ambil dana MusrenDes sikit-sikit (sedikit-sedikit) itu kita gunakan untuk program pembangunan yang langsung kita kerjakan,” katanya.
Anggota DPRK Abdya, Zulkarnain, yang hadir pada kegiatan tersebut dalam sambutannya menegaskan bahwa, semua usulan tersebut tidak mengendap di laptop instansi terkait akan tetapi harus ada usulan desa yang terealisasi.
“Lebih baik satu usulan terealisasi meskipun program itu kecil. Dari pada tidak terakomodir sama sekali, karena setiap kegiatan mesrenDes menghabiskan anggaran desa yang tidak sedikit,” katanya.
