DISTORI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) bersama Pemerintah Kota Banda Aceh menyepakati Rancangan Qanun (Raqan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2027.w
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh, Jumat (20/11/2026) malam.
Persetujuan diberikan setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan masing-masing.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, didampingi Wakil Ketua I Daniel Abdul Wahab dan Wakil Ketua II Musriadi.
Hadir pula Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah, para kepala Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK), unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Irwansyah mengatakan proses pembahasan Raqan APBK 2027 diwarnai berbagai dinamika, perbedaan pandangan, hingga sinkronisasi antarpihak.
Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat dalam merumuskan kebijakan publik.
Ia menegaskan, seluruh proses pembahasan pada akhirnya diarahkan untuk menghasilkan APBK yang aspiratif, akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Banda Aceh.
“APBK bukan sekadar deretan angka dalam dokumen. APBK adalah cermin dari pilihan-pilihan kita sebagai warga kota: apa yang kita prioritaskan, siapa yang kita lindungi, dan masa depan seperti apa yang ingin kita wujudkan bagi Banda Aceh,” ujar Irwansyah.
Atas nama pimpinan DPRK, ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dewan yang telah memberikan masukan, kritik, saran, serta pandangan konstruktif selama proses pembahasan berlangsung.
Apresiasi serupa disampaikan kepada Badan Anggaran, komisi-komisi DPRK, dan Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) yang dinilai telah bekerja maksimal serta membuka ruang dialog untuk menyempurnakan rancangan anggaran tersebut.
Irwansyah menambahkan, penyampaian pendapat akhir fraksi merupakan bentuk tanggung jawab politik DPRK dalam memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan, setelah penandatanganan persetujuan bersama tersebut, pemerintah kota akan menyiapkan dokumen lanjutan untuk disampaikan kepada Pemerintah Aceh guna menjalani proses evaluasi.
Langkah tersebut dilakukan agar Qanun APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2027 dapat ditetapkan tepat waktu dan mulai dilaksanakan secara efektif pada 1 Januari 2027.
Illiza juga meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mempersiapkan pelaksanaan program secara matang, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, serta menjaga profesionalitas dan integritas dalam pengelolaan anggaran.
“Saya berharap kepada seluruh kepala OPD agar mempersiapkan pelaksanaan program secara matang, mempercepat proses pengadaan, serta meningkatkan profesionalitas dan integritas dalam menjalankan anggaran,” kata Illiza.
Dalam kesempatan tersebut, Illiza turut memaparkan postur APBK Banda Aceh 2027 yang telah disepakati bersama DPRK.
Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.351.204.741.633, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1.366.204.741.633.
Adapun penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp20.122.955.524, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp5.122.955.524.
Dengan disepakatinya Raqan APBK 2027, tahapan selanjutnya akan berlanjut pada evaluasi Pemerintah Aceh sebelum ditetapkan menjadi qanun dan menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan publik di Banda Aceh. []






