DISTORI.ID – Inovasi sepeda pencacah sampah menjadi perhatian dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) City Sanitation Summit (CSS) XXIV AKKOPSI 2026 di Balai Meuseuraya Aceh, Rabu (18/11/2026).
Alat tersebut menawarkan cara sederhana untuk mengolah sampah. Dengan memanfaatkan tenaga kayuhan sepeda, pisau pencacah dapat berputar dan menghaluskan sampah tanpa membutuhkan listrik maupun bahan bakar.
Kehadiran inovasi ini tidak sekadar menjadi daya tarik pembukaan kegiatan, tetapi juga menggambarkan pentingnya menghadirkan solusi pengelolaan sampah dan sanitasi yang murah, praktis, serta mudah diterapkan di berbagai daerah.
Dalam sambutannya, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menegaskan bahwa penyelenggaraan CSS XXIV bukan untuk menunjukkan Banda Aceh sebagai kota yang telah tuntas menyelesaikan persoalan sanitasi.
Sebaliknya, forum tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus belajar bersama dalam menghadapi berbagai tantangan pengelolaan sanitasi.
“CSS ini bukan ingin menampilkan Kota Banda Aceh yang sudah selesai, tapi Kota Banda Aceh sebagai kota belajar, bekerja dan berjuang,” tegas Illiza.
Ia pun mengajak para peserta untuk melihat berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kualitas layanan sanitasi.
“Maka izinkan kami berbagi sedikit pengalaman,” tambahnya.
Illiza menjelaskan, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah kota adalah memperkuat regulasi melalui Qanun tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
Selain itu, Banda Aceh juga menjalankan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2).
Melalui program ini, penyedotan tinja dilakukan secara berkala dari rumah tangga untuk selanjutnya diolah sesuai standar, sehingga tidak mencemari tanah maupun lingkungan.
Mengangkat tema Transformasi Sanitasi Aman, Membangun Kota Inklusif, Berketahanan dan Berkelanjutan, Illiza menyebut ada tiga prinsip utama yang perlu menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah.
Pertama, inklusif. Menurutnya, layanan sanitasi harus dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk warga di kawasan permukiman padat, pesisir, hingga wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
Kedua, berketahanan. Infrastruktur sanitasi harus dirancang agar mampu menghadapi berbagai tantangan lingkungan, seperti banjir dan kenaikan permukaan air laut.
Ketiga, berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan pembiayaan melalui penetapan tarif retribusi yang wajar dan pengelolaan anggaran yang tepat.
Dengan demikian, layanan sanitasi dapat terus berjalan dan tidak berhenti sebagai proyek jangka pendek.
Di akhir sambutannya, Illiza mengajak seluruh kepala daerah menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat kepada daerah, terutama dalam hal pendanaan, penguatan kelembagaan, serta penyederhanaan regulasi agar pelaksanaan program sanitasi berjalan lebih efektif.
Melalui Rakernas CSS XXIV AKKOPSI 2026, Banda Aceh diharapkan tidak hanya menjadi tempat lahirnya kesepakatan, tetapi juga mendorong aksi nyata dan kolaborasi antardaerah dalam mewujudkan lingkungan yang sehat serta layanan sanitasi yang aman dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. []






