DISTORI.ID – Terpilihnya Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, sebagai Sekretaris Umum Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) periode 2026–2030 menjadi peluang bagi Banda Aceh untuk memperluas peran dalam mendorong pembangunan sanitasi di tingkat nasional.
Kepercayaan tersebut juga dinilai sebagai kesempatan untuk memperkenalkan berbagai pengalaman dan inovasi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengelolaan sanitasi serta pelestarian lingkungan kepada daerah lain di Indonesia.
Juru Bicara Pemerintah Kota Banda Aceh, Sulthan Muhammad Yus, mengatakan terpilihnya Illiza tidak terlepas dari rekam jejak dan pengalamannya dalam mendorong pembangunan daerah.
Menurutnya, posisi strategis tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi antarpemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas sanitasi dan lingkungan permukiman.
“Ini merupakan amanah sekaligus kepercayaan yang harus diterjemahkan menjadi kontribusi nyata. Kita berharap kehadiran Ibu Wali Kota dalam kepengurusan AKKOPSI dapat memperkuat kerja sama antardaerah, membuka ruang pertukaran inovasi, serta mendorong percepatan pembangunan sanitasi yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Sulthan, Kamis (19/11/2026).
Kepengurusan baru AKKOPSI ditetapkan melalui Musyawarah Nasional (Munas) V yang digelar di Balee Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Rabu (18/11/2026).
Dalam forum tersebut, Bupati Bandung Dadang Supriatna kembali dipercaya menjabat Ketua Umum. Sementara Illiza Sa’aduddin Djamal terpilih sebagai Sekretaris Umum dan Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno sebagai Bendahara Umum untuk masa bakti 2026–2030.
Sulthan menjelaskan, keterlibatan Illiza dalam kepengurusan AKKOPSI sejalan dengan visi pembangunan Banda Aceh sebagai Kota Kolaborasi.
Penguatan kemitraan serta kepedulian terhadap lingkungan menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan kota yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan.
Di tingkat daerah, peningkatan kualitas sanitasi juga menjadi salah satu prioritas pelayanan dasar Pemko Banda Aceh. Pemerintah kota telah menetapkan target akses sanitasi aman sebesar 33 persen dan sanitasi layak mencapai 100 persen pada 2029.
“Artinya, apa yang kita dorong melalui AKKOPSI sejalan dengan kebutuhan dan target pembangunan Banda Aceh sendiri. Sanitasi bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi menyangkut kesehatan keluarga, kualitas lingkungan, serta masa depan kota. Karena itu, kolaborasi menjadi kunci untuk mempercepat pencapaiannya,” jelasnya.
Untuk mendukung target tersebut, Pemko Banda Aceh telah menjalankan sejumlah program, di antaranya revitalisasi septic tank aman di 10 gampong percontohan, pengembangan wetland buatan di Gampong Deah Raya, serta edukasi masyarakat melalui gerakan Sanitasi Aman dari Rumah.
Banda Aceh juga memiliki Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Gampong Jawa yang menjadi salah satu contoh pengelolaan limbah domestik di kawasan perkotaan.
Selain sanitasi, pemerintah kota turut mengembangkan berbagai inovasi pengelolaan sampah. Beberapa di antaranya pemanfaatan gas metana di TPA Gampong Jawa, pembangunan Waste Collection Point (WCP) di Gampong Alue Deah Teungoh, serta program pengelolaan dan daur ulang sampah berbasis komunitas melalui kamiKita di Gampong Mulia.
Sulthan menilai berbagai program tersebut menjadi modal penting bagi Banda Aceh untuk berbagi pengalaman sekaligus mendorong lahirnya inovasi baru bersama daerah lain.
Terlebih, Banda Aceh sebelumnya telah menjadi tuan rumah City Sanitation Summit (CSS) XXIV Tahun 2026 yang mempertemukan kepala daerah dan berbagai pemangku kepentingan bidang sanitasi dari seluruh Indonesia.
“Banda Aceh memiliki pengalaman dan sejumlah praktik baik yang dapat dibagikan. Sebaliknya, kita juga ingin terus belajar dari keberhasilan daerah lain. Dengan begitu, kolaborasi tidak berhenti pada forum atau pertemuan, tetapi berkembang menjadi kerja sama yang konkret dan berkelanjutan,” katanya.
Ia berharap kepengurusan AKKOPSI periode 2026–2030 di bawah kepemimpinan Dadang Supriatna bersama Illiza Sa’aduddin Djamal dapat semakin memperkuat peran organisasi tersebut sebagai wadah advokasi, koordinasi, dan kolaborasi pemerintah kabupaten/kota.
Dengan demikian, upaya mempercepat transformasi sanitasi aman di Indonesia dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan sanitasi harus diukur dari perubahan yang dirasakan masyarakat. Lingkungan yang lebih sehat, pengelolaan limbah yang semakin baik, serta akses sanitasi yang aman merupakan bagian dari kualitas hidup yang ingin terus kita tingkatkan di Banda Aceh,” pungkas Sulthan. []






