DAERAHNEWS

APBK Nagan Raya 2027 Diusulkan Rp1,06 Triliun, Pendidikan dan Kesehatan Jadi Perhatian

DISTORI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya mulai membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2027 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK).

Penyampaian rancangan anggaran tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRK Nagan Raya, Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Rabu (18/11/2026).

Bupati Nagan Raya, TR. Keumangan, diwakili Wakil Bupati Raja Sayang dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRK Nagan Raya, Afzalul Zikri. Sebanyak 17 dari total 25 anggota DPRK turut menghadiri agenda tersebut.

Dalam penyampaiannya, Raja Sayang menegaskan bahwa APBK bukan sekadar dokumen perencanaan keuangan, melainkan instrumen utama untuk menerjemahkan arah pembangunan daerah menjadi program nyata yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Karena itu, ia meminta agar pembahasan anggaran 2027 diarahkan pada sejumlah sektor prioritas, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, perlindungan masyarakat rentan, penguatan ekonomi warga, hingga pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik.

“Dalam pembahasan ini, kami mengajak seluruh pihak memberi perhatian pada mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan, perlindungan masyarakat yang membutuhkan, penguatan ekonomi masyarakat, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik,” kata Raja Sayang.

Dari sisi pendapatan, Pemkab Nagan Raya memproyeksikan penerimaan daerah pada 2027 mencapai Rp1.042.820.575.916 atau sekitar Rp1,04 triliun.

Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp152,56 miliar dan pendapatan transfer senilai Rp890,25 miliar.

PAD direncanakan bersumber dari pajak daerah sebesar Rp56,98 miliar, retribusi daerah Rp61,21 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp1,63 miliar, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp32,74 miliar.

Sementara pendapatan transfer terbagi atas transfer pemerintah pusat sebesar Rp827,44 miliar dan transfer antar daerah senilai Rp62,80 miliar.

Raja Sayang mengakui, struktur pendapatan tersebut masih memperlihatkan besarnya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer.

Untuk itu, perangkat daerah yang bertanggung jawab mengelola pendapatan diminta menyusun strategi yang terukur agar target penerimaan dapat tercapai.

“Kami juga meminta perangkat daerah pengelola pendapatan agar menyusun langkah pencapaian target secara terukur,” tegasnya.

Belanja Daerah Diproyeksikan Rp1,06 Triliun

Pada sisi pengeluaran, belanja daerah Nagan Raya tahun 2027 direncanakan mencapai Rp1.062.820.575.916 atau sekitar Rp1,06 triliun.

Anggaran tersebut dibagi ke dalam empat kelompok belanja. Rinciannya, belanja operasi sebesar Rp840,67 miliar, belanja modal Rp64,93 miliar, belanja tidak terduga Rp13,25 miliar, serta belanja transfer Rp143,95 miliar.

Wakil Bupati berharap pembahasan rancangan APBK 2027 bersama DPRK dapat berjalan secara komprehensif, terbuka, dan konstruktif sehingga dapat diselesaikan sesuai jadwal.

Ia juga meminta seluruh kepala perangkat daerah bersikap proaktif selama proses pembahasan, terutama dalam menyiapkan data dan penjelasan terkait program yang diusulkan.

Setiap program, lanjutnya, harus memiliki landasan kebutuhan yang jelas, target keluaran yang terukur, serta jadwal pelaksanaan yang terencana.

Raja Sayang tidak menampik bahwa kemampuan keuangan daerah masih terbatas untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan secara bersamaan.

Karena itu, ia mengharapkan dukungan DPRK dalam menentukan skala prioritas agar anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan pada program yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.

“Kami mengharapkan dukungan dan pemikiran konstruktif dari pimpinan serta seluruh anggota dewan untuk menyusun pilihan anggaran yang paling bermanfaat bagi masyarakat Nagan Raya,” ujarnya.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Plt. Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, camat, pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Aceh, Majelis Pendidikan Daerah, serta sejumlah undangan lainnya. []

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Back to top button