DISTORI.ID – Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi penyerahan surat tersebut setelah menerima kedatangan Gibran di Gedung MPR/DPR RI.
Menurut Muzani, kedatangan Gibran memang bertujuan menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan orang nomor dua di Indonesia itu.
“Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Muzani.
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Gibran tiba di Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.16 WIB. Ia terlihat membawa sebuah map putih dan dikawal sejumlah petugas.
Mengenakan jas hitam, kemeja putih, serta dasi merah, Gibran hanya melambaikan tangan kepada awak media sebelum menuju lantai 7, tempat ruang kerja Ketua MPR.
Kedatangannya disambut Ahmad Muzani bersama sejumlah Wakil Ketua MPR. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya.
Tak berselang lama, Gibran kembali turun ke lobi gedung. Namun, ia memilih tidak memberikan pernyataan kepada wartawan yang telah menunggu.
Pengunduran Diri di Tengah Polemik Ijazah dan Pemakzulan
Keputusan Gibran mundur muncul di tengah polemik terkait dokumen penyetaraan ijazah SMA miliknya yang sebelumnya dibatalkan Mahkamah Agung (MA).
Sehari sebelumnya, Gibran sempat menyampaikan kesiapannya untuk memperjuangkan persoalan tersebut melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Ia bahkan menyatakan akan membuka seluruh dokumen pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, untuk membuktikan keabsahan riwayat pendidikannya.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MK,” kata Gibran di Istana Wakil Presiden, Selasa (10/11/2026).
Di tengah persoalan tersebut, tekanan politik terhadap Gibran juga meningkat. DPR RI telah menerima usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) yang berkaitan dengan upaya pemakzulan dirinya.
Usulan tersebut ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Jumlah itu telah melampaui persyaratan minimal 25 anggota DPR untuk mengajukan hak menyatakan pendapat.
Sebelum mendatangi Gedung MPR, Gibran juga sempat berpamitan dengan sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden.
Tahapan Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, MPR selanjutnya akan memproses kekosongan jabatan Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Mekanisme pengisian posisi tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 serta UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam ketentuan itu, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih pengganti dalam waktu paling lama 60 hari.
Sebelum sidang digelar, pimpinan MPR akan mengadakan rapat gabungan guna menentukan jadwal sidang paripurna. Hasil pembahasan tersebut kemudian disampaikan secara resmi kepada Presiden.
Presiden selanjutnya wajib mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR.
Pengajuan tersebut harus disertai dokumen persyaratan masing-masing kandidat dan disampaikan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna berlangsung.
Setelah menerima usulan dari Presiden, MPR akan membentuk panitia khusus untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan persyaratan kedua calon.
Berikutnya, seluruh anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD akan mengikuti pemungutan suara untuk menentukan satu dari dua kandidat yang diajukan Presiden.
Kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih melalui Ketetapan MPR.
Ketentuan mengenai batas waktu pemilihan tersebut tercantum dalam Pasal 46 ayat (1) UU MD3.
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari untuk memilih Wakil Presiden,” demikian bunyi aturan tersebut.
Setelah terpilih, Wakil Presiden baru akan dilantik dalam sidang paripurna MPR melalui pengucapan sumpah atau janji jabatan.
Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU MD3, yang mengatur pelantikan Wakil Presiden terpilih di hadapan sidang paripurna MPR. []
