DISTORI.ID – Program Makan Bergizi Gratis MBG jangan hanya dilihat sebagai program “bagi makan”.
Jika dikelola lewat sistem Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang tepat, MBG bisa jadi lokomotif ekonomi baru di Aceh Barat Daya.
Hal itu disampaikan PIC SPPG Yayasan Kemala Bhayangkari Aceh Barat Daya, Mirawati. Menurutnya, MBG punya efek berganda yang luar biasa jika rantai pasoknya sengaja diarahkan ke potensi lokal.
“MBG bukan sekadar makanan yang diberikan kepada anak-anak. Di dalamnya terdapat rantai ekonomi yang panjang, mulai dari petani yang menyediakan bahan pangan, UMKM yang terlibat dalam penyediaan kebutuhan, hingga tenaga kerja yang menjalankan proses produksi dan distribusi,” ujar Mirawati, Kamis (10/9).
SPPG: Jembatan Petani ke Meja Anak Sekolah
Salah satu dampak paling nyata dari sistem SPPG adalah terbukanya pasar tetap bagi petani. Setiap hari SPPG butuh pasokan rutin: sayur, beras, telur, ikan, buah, dan bumbu.
“Kebutuhan bahan pangan secara rutin ini bisa jadi peluang emas bagi petani lokal. Komoditas seperti sayuran, beras, telur, ikan dan buah-buahan bisa kita serap langsung dari masyarakat setempat sesuai kualitas dan ketentuan yang berlaku,” jelas Mirawati.
Dengan begitu, uang negara yang dibelanjakan untuk MBG tidak lari ke luar daerah. Ia berputar di pasar Babahrot, Blangpidie, Kuala Batee, dan kecamatan lain.
“Ketika petani dapat pasar, UMKM dapat order, dan tenaga kerja dapat upah, maka uang akan terus berputar di masyarakat. Inilah efek ekonomi yang kita harapkan dari MBG,” tegasnya.
Tolak Wacana Produksi di Kantin Sekolah
Menanggapi wacana agar proses masak MBG dipindahkan ke kantin sekolah, Mirawati meminta semua pihak berpikir ulang.
“Kantin sekolah bukan solusi utama untuk produksi MBG. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang dirancang untuk memproduksi makanan dalam jumlah besar,” katanya.
Ia merinci, dapur untuk ribuan porsi butuh standar ketat: ruang cold storage, area pencucian 3 bak, ventilasi, tempat sampah tertutup, dan sistem pembuangan limbah.
“Kalau fasilitas belum memadai tapi dipaksakan, justru akan muncul persoalan baru. Beban sekolah bertambah. Ada risiko keamanan pangan, kebersihan, dan yang paling penting: mengganggu proses belajar mengajar,” ujarnya.
“Sekolah memiliki tugas utama dalam pendidikan. Jangan sampai kita menambah beban guru dan kepala sekolah dengan urusan logistik dapur,” tambahnya.
Kenapa Harus SPPG? Karena Profesional dan Terukur
Menurut Mirawati, SPPG adalah format paling ideal karena semua prosesnya terpusat dan terstandar. Mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan oleh ahli gizi, pengemasan, sampai distribusi ke sekolah.
“Yang kita perlukan adalah sistem yang efektif dan siap menjalankan produksi dalam jumlah besar, bukan sekadar memindahkan tempat memasak ke kantin sekolah,” ungkapnya.
Dengan sistem terpusat, pengawasan dari BGN, Dinas Kesehatan, dan BPOM juga lebih mudah. Menu bisa diatur agar sesuai AKG, kebersihan terjaga, dan mutu konsisten.
Ia juga menegaskan, sekolah tetap punya peran vital. “Sekolah tetap penting untuk memastikan makanan diterima peserta didik tepat waktu dan dalam kondisi baik. Tapi fungsi produksi, biarlah dilakukan di fasilitas yang memang disiapkan untuk itu,” katanya.
Harapan: MBG Harus Sampai ke “Hulu”
Mirawati berharap ke depan MBG di Abdya terus dikembangkan dengan prinsip memberdayakan masyarakat sendiri.
“Harapan kita, MBG memberikan manfaat dari hulu sampai hilir. Anak-anak mendapatkan makanan bergizi, petani mendapatkan pasar, UMKM berkembang, dan masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Ia mencontohkan, 1 SPPG yang melayani 3.000 siswa bisa menyerap puluhan tenaga kerja: juru masak, helper, admin, driver, sampai tim kebersihan. UMKM juga bisa masuk lewat pengadaan kemasan, bumbu, dan lauk.
“Kita ingin MBG memberikan dampak nyata. Bukan hanya di meja makan anak-anak, tetapi juga sampai ke petani, pelaku UMKM dan keluarga masyarakat yang mendapatkan penghasilan dari program ini,” pungkas Mirawati. []
