DISTORI.ID – Narasi provokatif yang beredar di sejumlah grup WhatsApp masyarakat dengan mencatut nama salah satu perwira menengah (Pamen) Polda Aceh, AKBP Zainuddin, dipastikan merupakan informasi palsu atau hoaks.
Narasi yang ditulis menggunakan huruf kapital tersebut menyebut TNI sebagai biang kerok kisruh politik di Aceh.
Pesan itu juga disertai foto dan nomor kontak yang diklaim sebagai milik AKBP Zainuddin.
Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto mengatakan, AKBP Zainuddin telah memberikan klarifikasi kepada Paminal bahwa narasi maupun foto yang beredar tersebut tidak benar dan bukan dibuat olehnya.
“AKBP Zainuddin telah memberikan klarifikasi kepada Paminal bahwa narasi maupun foto yang beredar tersebut tidak benar dan bukan dibuat olehnya,” kata Joko dalam keterangannya, Minggu (23/8/2026).
Menurut Joko, foto yang digunakan dalam narasi tersebut juga diduga merupakan hasil rekayasa menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Dugaan itu terlihat dari sejumlah ketidaksesuaian pada atribut dan seragam yang dikenakan.
“Foto yang digunakan merupakan produk AI. Seragamnya pun tidak sesuai dengan aturan Polri. Pada seragam PDH yang digunakan terdapat ketidaksesuaian penempatan tulisan POLRI, yang seharusnya digunakan pada seragam PDL. Selain itu, tanda pangkat yang digunakan juga tidak sesuai. Jadi, informasi tersebut dipastikan hoaks,” jelasnya.
Joko mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar melalui media sosial maupun aplikasi percakapan sebelum memastikan kebenarannya.
Ia juga meminta masyarakat tidak ikut menyebarluaskan konten yang belum terverifikasi karena berpotensi menimbulkan keresahan serta memperkeruh situasi keamanan dan ketertiban di Aceh.
“Mari bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Aceh tetap kondusif dengan bijak dalam bermedia sosial. Apabila menemukan informasi yang diduga mengandung hoaks atau pencatutan nama pihak tertentu, masyarakat diharapkan melakukan konfirmasi kepada sumber resmi serta tidak mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. []
