NASIONALNEWS

Pidato Kenegaraan, Prabowo Tegas: 750 BUMN Tidak Produktif Bakal Ditutup

DISTORI.ID – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana pemerintah merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menutup perusahaan pelat merah yang dinilai tidak produktif.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurut Prabowo, masih terdapat banyak BUMN yang terus mengalami kerugian meski dalam laporan keuangan tercatat mencetak keuntungan. Ia menyebut kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan.

“Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, (tapi) laporannya untung. Ngarang aja itu untungnya,” kata Prabowo.

Karena itu, pemerintah akan melakukan restrukturisasi terhadap perusahaan-perusahaan negara.

BUMN yang tidak memberikan kontribusi dan tidak produktif akan dikurangi, sementara perusahaan yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat akan dipertahankan.

Prabowo menyebut proses perampingan tersebut sudah berjalan. Hingga saat ini, pemerintah telah menutup 290 BUMN.

“Hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada 31 Desember 2026 kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN, 750 BUMN lebih akan kita tutup,” ujarnya.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun tata kelola BUMN yang lebih efisien dan produktif.

Prabowo bahkan menyebut restrukturisasi tersebut sebagai salah satu langkah korporasi terbesar di dunia.

Selain mengurangi jumlah perusahaan, pemerintah juga membidik penghematan anggaran dari kebijakan tersebut. Prabowo mengatakan, sejauh ini efisiensi yang dilakukan telah menghemat sekitar Rp50 triliun.

Pemerintah menargetkan penghematan itu meningkat hingga lebih dari Rp70 triliun pada akhir Desember 2026.

“Target kita Desember 31, target kita harus menghemat 70 triliun lebih,” kata Prabowo.

Menurut dia, dana hasil efisiensi tersebut nantinya dapat dialihkan untuk kebutuhan masyarakat.

Pemerintah, antara lain, dapat menggunakannya untuk meningkatkan fasilitas puskesmas dan sekolah hingga mendukung pembangunan rumah bagi rakyat. []

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Back to top button