DISTORI.ID – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh bersama Pemerintah Aceh menegaskan komitmen memperkuat pengendalian inflasi dan mempercepat digitalisasi keuangan daerah melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Aceh yang digelar di Kota Langsa.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari sinergi Bank Indonesia dan Pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan UMKM, peningkatan inklusi keuangan, dan percepatan digitalisasi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, mengatakan inflasi Aceh pada Juni 2026 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat sebesar 0,56 persen secara bulanan (month to month/mtm) atau 5,84 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Menurut Agus, tekanan inflasi terutama dipicu oleh penyesuaian harga bensin nonsubsidi, masuknya musim tanam cabai merah dan padi, serta anomali cuaca yang sempat menghambat panen bawang merah dan aktivitas nelayan.
“Secara spasial, Kabupaten Aceh Tengah mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 7,25 persen (yoy), sedangkan Kabupaten Aceh Barat menjadi daerah dengan inflasi tahunan terendah sebesar 3,89 persen (yoy), seiring terjadinya deflasi secara bulanan,” ujarnya.
Meski demikian, BI optimistis inflasi dapat terus dikendalikan melalui penguatan sinergi lintas daerah. Untuk itu, BI mendorong lima langkah strategis, yakni menjaga inflasi sesuai sasaran nasional 2,5±1 persen, memperkuat pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dan operasi pasar, meningkatkan produksi pangan melalui gerakan menanam berbasis komunitas, memperluas Kerja Sama Antar Daerah (KAD) serta subsidi ongkos angkut, memastikan ketersediaan distributor atau off-taker, dan memperkuat kualitas data neraca pangan daerah.
Di sisi digitalisasi, capaian TP2DD Aceh juga menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan hasil evaluasi Championship TP2DD 2025, sebanyak sembilan TP2DD di Aceh mengalami kenaikan peringkat, sementara 11 TP2DD berhasil meningkatkan skor dibandingkan periode sebelumnya.
Selain itu, hasil Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester II 2025 menunjukkan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Aceh telah berada pada kategori digital dengan capaian indeks di atas 80 persen, khususnya dalam penyediaan kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah secara elektronik.
Berbagai inovasi digital turut mendukung pencapaian tersebut, di antaranya penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), digitalisasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui aplikasi Seudati yang terintegrasi dengan e-Samsat, serta pengembangan aplikasi Syedara untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih terintegrasi.
Sementara itu, Gubernur Aceh yang diwakili Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan merupakan dua agenda strategis yang saling melengkapi dalam mempercepat pemulihan ekonomi Aceh pascabencana.
Ia meminta seluruh TPID kabupaten/kota mengedepankan langkah preventif melalui perencanaan produksi, kelancaran distribusi, serta penguatan cadangan pangan.
Di saat yang sama, percepatan implementasi ETPD dan digitalisasi juga harus memberikan manfaat nyata bagi UMKM, petani, dan nelayan di Aceh.
Dalam HLM TPID-TP2DD se-Aceh yang berlangsung pada 6 Juli 2026, para kepala daerah se-Aceh turut menandatangani tujuh komitmen bersama. Komitmen tersebut meliputi penguatan strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), memperkuat sinergi antarinstansi, mengoptimalkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) serta Kerja Sama Antar Daerah (KAD), mempercepat implementasi ETPD dan perluasan transaksi digital, mendorong percepatan belanja daerah dan penguatan UMKM, melakukan monitoring serta evaluasi berkala, hingga menjalankan seluruh komitmen secara konsisten demi mewujudkan Aceh yang maju, Islami, bermartabat, dan sejahtera.
Bank Indonesia Aceh menyatakan optimistis kolaborasi bersama Pemerintah Aceh, BPS, Kementerian Keuangan, perbankan, Perum BULOG, KADIN, serta seluruh pemangku kepentingan akan semakin memperkuat stabilitas harga dan mempercepat terbentuknya ekosistem keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui sinergi tersebut, BI berharap Aceh mampu meningkatkan prestasi pada ajang TPID Award maupun Championship TP2DD tingkat nasional sekaligus memperkuat fondasi perekonomian daerah secara berkelanjutan.
HLM TPID-TP2DD se-Aceh turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Aceh, Kepala BPS Provinsi Aceh, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Aceh, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lhokseumawe, Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah, Kepala Kanwil Perum BULOG Divre Aceh, Ketua KADIN Aceh, serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang tergabung dalam TPID dan TP2DD. []
