DISTORI.ID – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ir. H. Saifuddin Muhammad, menghadiri pembukaan Forum Konsultasi Publik terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027 yang berlangsung di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, Rabu (8/4/2026).
Forum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan tersebut menjadi langkah strategis dalam merumuskan arah pembangunan Aceh tahun 2027 agar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pembangunan nasional.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menegaskan bahwa forum konsultasi publik bukan sekadar agenda administratif, melainkan wadah penting untuk menjaring berbagai masukan konstruktif guna menyempurnakan perencanaan pembangunan daerah.
“Forum ini menjadi sarana untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar M. Nasir.
Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menghindari potensi tumpang tindih program serta memastikan indikator kinerja yang disusun benar-benar relevan dengan kebutuhan daerah.
Pemerintah Aceh menetapkan tema pembangunan tahun 2027, yakni “Percepatan Pemulihan Pascabencana melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan.” Tema tersebut diangkat sebagai respons terhadap dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir tahun 2025.
Untuk mendukung tema tersebut, Pemerintah Aceh menetapkan sejumlah prioritas pembangunan, di antaranya penguatan pelaksanaan Syariat Islam, percepatan penurunan angka kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, transformasi digital di berbagai sektor, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pelestarian lingkungan hidup.
Target Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan
Dalam pemaparannya, M. Nasir menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh secara kumulatif hingga tahun 2025 tercatat sebesar 2,97 persen. Capaian tersebut dipengaruhi secara signifikan oleh dampak bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah.
Meski demikian, Pemerintah Aceh tetap optimistis menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,6 persen pada tahun 2029 melalui berbagai program pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.
Sementara itu, tingkat kemiskinan Aceh pada September 2025 berada di angka 12,22 persen. Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 6,39 hingga 7,39 persen pada tahun 2029 melalui penguatan program perlindungan sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Penguatan Ketangguhan Bencana
Menghadapi inflasi tahunan yang mencapai 5,31 persen hingga Maret 2026, Sekda Aceh menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui penguatan ekonomi kerakyatan dan koperasi.
Selain itu, sebagai daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, Aceh harus memastikan RKPA 2027 terintegrasi dengan dokumen penanggulangan bencana, termasuk rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Pembangunan ke depan harus adaptif terhadap risiko, agar tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga melindungi masyarakat dan aset daerah,” tegas M. Nasir.
Di akhir sambutannya, Sekda Aceh mengajak seluruh peserta forum untuk berkontribusi aktif dalam memberikan masukan terhadap rancangan RKPA Tahun 2027. Ia berharap dokumen perencanaan tersebut dapat menjadi landasan pembangunan Aceh yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.
Forum Konsultasi Publik RKPA 2027 ini turut dihadiri unsur legislatif, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya yang berperan dalam proses pembangunan Aceh. []
