DISTORI.ID – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) atau Rembuk Stunting Kabupaten Aceh Besar Tahun 2023 di Aula Kantor Bappeda setempat, Rabu (24/5/2023).
Hadir pada kegiatan itu, Sekdakab Aceh Besar Sulaimi, unsur Forkopimda, Pj Ketua TP-PKK Aceh Besar Cut Rezky Handayani, Asisten I Setdakab Aceh Besar Farhan, para Kepala OPD, camat, kepala puskesmas, pelaku usaha, perbankan, dan para tokoh masyarakat.
Kepala Bappeda Aceh Besar Rahmawati dalam laporannya menjelaskan, rapat tersebut diikuti 150 peserta dengan mengusung tema ”Bergerak Sinergi dan Kolaborasi untuk Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Aceh Besar”.
Sementara itu, Muhammad Iswanto memberi apresiasi atas terselenggaranya tersebut. “Saat ini, upaya penurunan angka stunting sudah menjadi agenda nasional yang harus kita dukung dan sukseskan bersama-sama. Kegiatan ini rutin harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai upaya untuk membangun komunikasi dan persepsi bersama terhadap gizi balita,” ujar Iswanto.
Pada kegiatan itu, Muhammad Iswanto bersama pejabat terkait menandatangani komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam rangka penurunan prevalensi stunting tahun 2023.
Komitmen tersebut meliputi upaya mewujudkan implementasi 8 aksi konvergensi dalam percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Aceh Besar, meningkatkan alokasi anggaran untuk percepatan penurunan stunting, baik melalui APBK, APBA, APBN, maupun sumber anggaran lainnya.
Selain itu, melakukan pengembangan rumah gizi gampong, dapur sehat atasi stunting sebagai upaya pengembangan kebijakan konsumsi pangan lokal dan regulasi komunikasi perubahan perilaku, penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dan layanan akses air bersih, penguatan sinergisitas lintas sektor, pendampingan keluarga, serta manajemen data yang baik dan akurat.
Iswanto mengharapkan perhatian semua peserta Rakor penurunan angka stunting untuk melakukan hal-hal penting seperti meningkatkan konvergensi, kolaborasi, sinergi dan sinkronisasi lintas sektor, lintas organisasi perangkat daerah, lintas program dan kegiatan, lintas kader dan bahkan lintas sumber anggaran, supaya aksi dan intervensi yang dilakukan terfokus pada sasaran yang telah ditetapkan.
Upaya lainnya adalah melakukan koordinasi dan evaluasi secara berjenjang, terstruktur dan periodik, untuk mengoptimalkan kinerja posyandu melalui peningkatan cakupan kunjungan ibu dan balita, meningkatkan keakuratan pengukuran dan penimbangan serta memastikan inputan data ke aplikasi e-PPGBM tepat waktu.
“Kita juga terus memperkuat kinerja Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari Kader Tim Penggerak PKK Gampong, bidan desa dan Kader Keluarga Berencana dalam melakukan pendampingan kepada calon pengantin, ibu hamil, dan ibu yang memiliki balita untuk melakukan pencegahan supaya tidak terjadi kelahiran bayi stunting baru pada masa yang akan datang,” sebut Iswanto. []
